Cimahi, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi mulai mematangkan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Melalui penyempurnaan Rancangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD PG BPSDL) Tahun 2026–2030, Pemkot Cimahi menargetkan pembangunan pangan yang tidak hanya menjamin ketersediaan makanan, tetapi juga memastikan masyarakat mampu mengakses pangan yang terjangkau, aman, dan bergizi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam konsultasi publik yang digelar di Ballroom Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Selasa (27/10/2026).
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun gagasan, mengevaluasi rancangan program, serta menyelaraskan target dan pembagian tanggung jawab lintas sektor sebelum dokumen rencana aksi tersebut memasuki tahap finalisasi.
Kegiatan diawali dengan pemaparan materi dan diskusi kelompok terarah, dilanjutkan penyampaian masukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana kemudian memberikan arahan penutup, sekaligus menegaskan pentingnya tindak lanjut konkret agar perencanaan yang disusun tidak berhenti sebatas dokumen administratif.
Ketahanan Pangan Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
Dalam arahannya, Ngatiyana mengapresiasi keterlibatan perangkat daerah, narasumber, serta seluruh peserta yang telah memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan rancangan RAD PG BPSDL.
Menurutnya, setiap masukan yang disampaikan harus menjadi bahan perbaikan agar program pangan dan gizi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Cimahi.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan pangan dan gizi harus dapat dirasakan secara langsung oleh keluarga.
Ukurannya bukan semata-mata tersedianya bahan pangan, melainkan juga keterjangkauan harga, kualitas makanan yang dikonsumsi, serta terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan.
Karena itu, penguatan potensi sumber daya lokal perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan daerah.
Upaya tersebut juga harus dibarengi dengan penguatan ketahanan pasokan dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai gangguan, termasuk dampak perubahan iklim yang dapat memengaruhi produksi maupun distribusi pangan.
Bagi Cimahi yang memiliki keterbatasan lahan pertanian dan masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, strategi pemenuhan kebutuhan masyarakat memerlukan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif.
Ngatiyana mendorong penguatan kerja sama antardaerah, pemanfaatan pekarangan rumah, pengembangan pertanian perkotaan, pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT), serta peningkatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan.
Di samping itu, kelancaran distribusi dan kesiapan cadangan pangan harus menjadi perhatian bersama.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi potensi gangguan pasokan.
Fokus Seribu Hari Pertama Kehidupan, Penurunan Stunting Jadi Perhatian
Tidak hanya menyoroti ketersediaan pangan, Ngatiyana juga menegaskan pentingnya menghubungkan kebijakan ketahanan pangan dengan perbaikan status gizi masyarakat.
Menurutnya, pangan yang tersedia harus mampu mendukung pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok yang membutuhkan dukungan gizi sejak dini, terutama pada seribu hari pertama kehidupan.
Selain itu, pemenuhan gizi remaja dan calon ibu juga harus dipersiapkan secara terencana.
Pendekatan tersebut perlu diperkuat melalui keterpaduan pelayanan kesehatan, ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta perlindungan bagi keluarga rentan.
“Pastikan pangan mendukung perbaikan gizi, dorong konsumsi beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Prioritaskan seribu hari pertama kehidupan, disertai penyiapan gizi remaja dan calon ibu, padukan dengan pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan keluarga rentan,” pesan Ngatiyana.
Penekanan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pangan dan gizi tidak dapat ditangani oleh satu perangkat daerah saja.
Diperlukan kerja bersama yang menghubungkan sektor pangan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan keluarga, hingga perlindungan sosial agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.
Pada akhirnya, pemenuhan kebutuhan pangan yang berkualitas diharapkan berkontribusi terhadap tumbuh kembang anak, peningkatan kesehatan keluarga, serta upaya menekan risiko stunting di Kota Cimahi.
Libatkan Akademisi dan Puluhan Pemangku Kepentingan
Penyempurnaan dokumen RAD PG BPSDL melibatkan berbagai unsur, termasuk kalangan akademisi dan tenaga ahli yang memiliki pengalaman dalam perencanaan pembangunan pangan dan gizi.
Materi utama disampaikan oleh Yayuk Farida Baliwati, Lektor Kepala pada Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia didampingi tim MWA Training & Consulting, yakni Marina Noor Prathivi, serta Wilaga Azman Kharis.
Tim tersebut memiliki pengalaman mendampingi penyusunan rencana aksi pangan dan gizi di berbagai provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat.
Dalam pemaparannya, pembahasan diarahkan pada sejumlah komponen penting dalam matriks rencana aksi.
Di antaranya penentuan prioritas kegiatan, perumusan indikator keberhasilan, penetapan target, hingga pembagian peran masing-masing pihak yang terlibat.
Pembahasan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penyampaian usulan perbaikan.
Peserta diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebutuhan, tantangan, serta kondisi di wilayah dan sektor pelayanan masing-masing agar rancangan yang disusun lebih realistis dan dapat diterapkan.
Masukan dari tingkat provinsi disampaikan Firstea Octa Merryana, Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Seluruh tanggapan, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui lembar saran, menjadi bahan telaah tim penyusun bersama perangkat daerah sebelum dokumen dan matriks rencana aksi ditetapkan.
Konsultasi publik tersebut diikuti sekitar 80 peserta dari berbagai unsur, meliputi Bappeda Provinsi Jawa Barat, jajaran Pemkot Cimahi, instansi vertikal, Bulog, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), PKK, organisasi profesi, kelompok tani, dunia usaha, tenaga ahli, serta tim teknis penyusun.
Keterlibatan beragam pemangku kepentingan ini diharapkan mampu memperkaya perspektif sekaligus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program pangan dan gizi di Kota Cimahi.
Target, Penanggung Jawab, dan Anggaran Harus Terukur
Ngatiyana juga meminta agar rancangan RAD PG BPSDL disusun dengan sasaran yang jelas, target yang terukur, penanggung jawab yang tegas, serta dukungan pendanaan yang realistis.
Menurutnya, perencanaan pangan dan gizi harus terintegrasi dengan dokumen pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta proses perencanaan dan penganggaran masing-masing perangkat daerah.
Keselarasan tersebut diperlukan agar program yang dirumuskan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari prioritas pembangunan Kota Cimahi yang dilaksanakan secara terkoordinasi.
Bapperida Kota Cimahi pun diminta mengoordinasikan tindak lanjut bersama perangkat daerah dan mitra pembangunan.
Koordinasi itu mencakup penyempurnaan rancangan hingga pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala.
Melalui mekanisme tersebut, berbagai kendala yang muncul diharapkan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan secara lintas sektor.
Program yang belum berjalan efektif juga perlu dievaluasi agar perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Harapan Besar untuk Cimahi yang Lebih Sehat
Pemkot Cimahi berharap penyempurnaan RAD PG BPSDL 2026–2030 dapat menjadi pijakan kuat bagi terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas konsumsi masyarakat, serta perbaikan status gizi keluarga.
Ngatiyana berharap seluruh tahapan perencanaan dapat berlanjut menjadi program nyata yang manfaatnya dirasakan masyarakat, terutama dalam menjamin kecukupan pangan dan mendukung tumbuh kembang generasi muda.
“Mudah-mudahan program ini bisa terealisasi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, bagaimana pangannya tercukupi, bagaimana lahan yang ada bisa terpenuhi dan isinya terpenuhi sehingga anak-anak kita berkembang sehat, dan mengurangi stunting,” pungkasnya.
Dengan mengedepankan potensi sumber daya lokal, kerja sama antardaerah, keterpaduan lintas sektor, serta sistem pemantauan yang terukur, Pemkot Cimahi berupaya membangun fondasi ketahanan pangan dan gizi yang lebih kuat.
Tiga Tahap FGD Jadi Fondasi Penyempurnaan Rencana Aksi
Kepala Bapperida Kota Cimahi, Adet Chandra Purnama, dalam laporan penyelenggara menjelaskan bahwa penyusunan RAD PG BPSDL Tahun 2026–2030 telah melewati tiga tahapan focus group discussion (FGD).
FGD pertama yang dilaksanakan pada Juli 2026 difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program tahun 2025 serta pemetaan berbagai persoalan yang perlu ditangani.
Tahap ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi tantangan sekaligus menentukan kebutuhan perbaikan dalam perencanaan berikutnya.
Selanjutnya, FGD kedua pada Agustus 2026 diarahkan untuk memperdalam data dan indikator yang akan digunakan.
Penguatan aspek tersebut diperlukan agar setiap program memiliki dasar perencanaan yang lebih jelas dan dapat diukur pencapaiannya.
Sementara itu, FGD ketiga pada September 2026 berfokus pada penajaman rancangan dokumen dan matriks rencana aksi.
Hasil dari rangkaian pembahasan tersebut kemudian dibawa ke forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan yang lebih luas dari para pemangku kepentingan.
Rangkaian kegiatan yang berlangsung hingga konsultasi publik ini menjadi bagian dari proses penyempurnaan substansi program, target, pembagian tanggung jawab, serta kebutuhan data agar selaras dengan kondisi dan kapasitas Kota Cimahi.
Penyempurnaan RAD PG BPSDL Tahun 2026–2030 diharapkan tidak hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi juga mampu mendorong langkah konkret menuju masyarakat yang lebih sehat, keluarga yang lebih berdaya, dan Kota Cimahi yang semakin tangguh menghadapi tantangan pangan serta perubahan iklim. (Bagdja)
