SNU//Kabupaten Bandung-Bupati Bandung Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.I.P., M.Si. atau yang akrab disapa Kang DS, menegaskan bahwa tugas pokok kepala daerah adalah mensukseskan program pemerintah pusat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Kang DS saat menjadi narasumber pada Leadership Forum: “Pilar Nusantara Penopang Asta Cita – Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Perspektif Daerah” yang digelar oleh CNN Indonesia di Studio 2 Gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).
Forum ini menghadirkan sejumlah kepala daerah seperti Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Acara juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, serta pejabat dari beberapa provinsi, termasuk DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.
Dalam paparannya, Kang DS menjelaskan bahwa kepala daerah wajib mengadopsi visi dan misi presiden terpilih agar implementasi kebijakan berjalan selaras.
“Kami menentukan visi dan misi yang sejalan dengan Presiden. Dari lima misi Kabupaten Bandung, 40 persen di antaranya sudah sesuai dengan delapan Asta Cita Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun ada masa transisi kebijakan pusat, Pemerintah Kabupaten Bandung tetap berupaya menjaga agar roda pemerintahan berjalan efektif.
“Tujuan pemerintah itu ada tiga: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan menciptakan rasa aman dan tentram. Itulah tugas pokok kepala daerah,” tutur Kang DS.
Menurutnya, pelaksanaan Asta Cita membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah.
“Ada program penugasan langsung dari Presiden yang wajib disukseskan. Baik diminta maupun tidak, itu sudah menjadi kewajiban kami,” tegasnya.
Kang DS menilai koordinasi dengan TNI-Polri serta kementerian terkait menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program pusat di daerah.
“Tinggal kolaborasi dengan TNI-Polri, sudah selesai,” katanya.
Kang DS menjelaskan, Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah 174 ribu hektare dengan jumlah penduduk mencapai 3,8 juta jiwa, menjadikannya daerah terluas dan terpadat kedua di Jawa Barat.
“Kita memiliki 77 ribu petani dan berbagai destinasi wisata unggulan. Tahun 2024, jumlah wisatawan mencapai 7 juta orang dari sebelumnya 2 juta pada 2021,” ungkapnya.
Potensi besar itu, lanjutnya, menjadi modal untuk mendukung program pemerintah pusat sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat daerah.
Salah satu implementasi nyata kebijakan pusat yang dijalankan di Kabupaten Bandung adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami memiliki 361 titik dapur MBG dengan penerima manfaat 1,25 juta jiwa. Jika dihitung nilai ekonominya, setara Rp5,4 triliun,” jelasnya.
Program MBG juga berhasil menyerap tenaga kerja hingga 18 ribu orang, dengan melibatkan 47 tenaga relawan di setiap dapur.
Selain itu, program ini dikolaborasikan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang membantu pemberdayaan ekonomi dan pengembangan wirausaha baru.
“Kami menciptakan 10.000 wirausaha muda setiap tahun, serta menyediakan program pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan untuk melawan pinjol dan bank emok,” ujarnya.
Kang DS menegaskan bahwa visi pembangunan Kabupaten Bandung sejalan dengan arah Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada lima hal:
Peningkatan kualitas SDM profesional dan melek digital.
Penguatan riset dan inovasi daerah.
Pembangunan institusi yang kuat dan berintegritas.
Pengelolaan keuangan daerah yang transparan.
Kolaborasi dan kekompakan lintas sektor.
“Program sebagus apa pun tidak akan sukses tanpa integritas dan pengelolaan keuangan yang baik. Karena itu saya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi kemajuan bangsa,” pungkasnya. (Apih)
