Soreang Kabupaten Bandung// secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung menggelar Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 dan High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di Sutan Raja Hotel Soreang, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Dadang Supriatna yang menegaskan bahwa pajak memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kontribusi pajak daerah tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung setiap tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, IPM Kabupaten Bandung pada 2025 mencapai 75,58 atau tumbuh 1,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“IPM Kabupaten Bandung setiap tahunnya meningkat karena pajak yang dibayarkan para wajib pajak. Ini mengingatkan betapa pentingnya pajak,” ujar Dadang.
Ia juga mengungkapkan bahwa peran pajak semakin krusial di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp1 triliun pada tahun 2026.
Meski demikian, Pemkab Bandung tetap berkomitmen menjaga berbagai program prioritas, termasuk pembayaran insentif guru ngaji yang mencapai Rp109 miliar, pembangunan infrastruktur jalan, pembayaran honor guru, serta honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Walaupun TKD tahun 2026 berkurang, insya Allah pajak yang diberikan kepada pemerintah daerah akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bandung, Erwan Kusuma Hermawan, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting dalam menyusun dokumen perencanaan kerja yang berkualitas melalui masukan dari para pemangku kepentingan dan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bapenda dituntut untuk terus meningkatkan kinerja penerimaan melalui inovasi kebijakan, optimalisasi potensi pajak dan retribusi, serta penguatan sistem administrasi dan pengawasan.
Erwan juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi dalam sistem penerimaan pajak daerah.
Menurutnya, implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) akan meningkatkan transparansi, akurasi data, dan kemudahan layanan bagi wajib pajak.
“Digitalisasi menjadi elemen penting dalam meningkatkan transparansi, akurasi data, kemudahan layanan kepada wajib pajak, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dalam transformasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis non-tunai.
Ke depan, Bapenda Kabupaten Bandung akan terus melakukan berbagai inovasi, baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun optimalisasi sistem digitalisasi, guna meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung yang lebih Bedas,” pungkas Erwan. (Apih)
