Garut, Jabar l secondnewsupdate.co.id – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyambut baik pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2026 pada Pemerintah Kabupaten Garut dan instansi terkait.
Kegiatan yang menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan tersebut berlangsung di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, Selasa (3/11/2026).
Entry meeting ini dihadiri Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Yitno, bersama tim pemeriksa, sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, serta undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa evaluasi dan pengawasan secara berkala merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, perencanaan program yang matang harus diimbangi dengan pengawasan yang optimal agar setiap kegiatan pemerintahan, khususnya pengadaan barang dan jasa, dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran serta penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), Syakur justru melihat kondisi tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memperkuat efisiensi, sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Syakur juga menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas pendampingan, arahan, dan pembinaan yang diberikan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Garut, khususnya dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur sipil negara (ASN).
“Sekali lagi terima kasih, Bapak. Mohon kiranya tadi bisa membantu kami. Kami juga mengemban amanat dari masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Syakur mengungkapkan bahwa dirinya secara konsisten memantau kesesuaian antara perencanaan program dengan realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Pengawasan tersebut juga diperkuat melalui pemanfaatan sistem digital yang memungkinkan pemantauan kinerja hingga kedisiplinan ASN, termasuk kehadiran pegawai.
“Bahkan saya juga punya aplikasi yang bisa mengecek semuanya, termasuk absen dan lain-lain. Saking cintanya saya kepada teman-teman ASN supaya mereka bisa bekerja lebih baik. Jadi terima kasih dikasih guide pembinaan supaya teman-teman kalau ada yang salah bisa kita perbaiki,” tandasnya.
Melalui pemeriksaan kepatuhan ini, Pemerintah Kabupaten Garut diharapkan semakin memperkuat komitmen terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa yang tertib administrasi, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan pelayanan publik.
Pemeriksaan BPK tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi bagi perangkat daerah agar setiap tahapan pengadaan infrastruktur dapat berjalan sesuai regulasi dan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. (Agung)
