Jawa Barat, Garut l secondnewsupdate.co id — Pemerintah Kabupaten Garut memastikan kebijakan anggaran daerah Tahun Anggaran 2027 akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut yang membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, sekaligus Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD Kabupaten Garut, Rabu (13/8/2026).
Syakur menegaskan, penyusunan anggaran daerah tidak boleh sekadar berorientasi pada besarnya penyerapan anggaran. Lebih dari itu, setiap program yang dibiayai APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah dituntut mampu menentukan skala prioritas secara tepat agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Selain pelayanan dasar, penguatan ekonomi daerah juga menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
Pemkab Garut mendorong program yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat pelaku usaha serta mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi lokal.
“Anggaran harus digunakan secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran. Prioritasnya adalah pelayanan dasar masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” demikian penekanan pemerintah daerah dalam pembahasan kebijakan anggaran tersebut.
Syakur berharap setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD mampu menghasilkan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya menjadi instrumen administrasi pemerintahan, tetapi menjadi penggerak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga.
Penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan rancangan APBD sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemkab Garut bersama DPRD juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan anggaran.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar program pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Dengan kesepakatan KUA dan PPAS tersebut, Pemkab Garut diharapkan dapat menyusun APBD 2027 yang semakin terarah, efektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Layanan dasar yang semakin kuat dan ekonomi masyarakat yang semakin produktif diharapkan menjadi fondasi penting untuk mendorong Garut semakin maju, sejahtera dan mandiri. (Agung)
