SNU//Bandung Barat – Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jeje Richie Ismail, secara resmi mencabut status Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan masal yang terjadi dari tiga Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diKecamatan Cipongkor dan Kecamatan Cihampelas.
Pencabutan Status KLB oleh Bupati pada tanggal 27 September 2026 yang disampaikan melalui press Realise.
Peristiwa keracunan masal yang terjadi di dua kecamatan dari 3 Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu mengakibatkan para korban harus menjalani perawatan medis, hingga kini ketiga SPPG itu masih ditutup untuk kelancaran investigasi.
“Perkembangan data hingga hari ini adalah sebanyak 1.315 orang menjadi korban. Dari jumlah tersebut, 1.241 pasien sudah dipulangkan dalam kondisi sembuh, sementara 74 pasien masih dirawat dengan progres kesembuhan yang baik,” ujar Jeje. Sabtu (27/9/2025).
Iapun menambahkan jika pemerintah Daerah terus berkordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), untuk melakukan evaluasi pada ketiga SPPG tersebut.
“Berdasarkan analisis epidemiologi, penghentian distribusi makanan dari dapur yang diduga bermasalah, langkah penanggulangan yang sudah dilakukan, angka kesembuhan pasien, serta tidak ditemukannya kasus baru, maka status KLB resmi kami hentikan,” tegas Jeje.
Kendati status KLB keracunan masal telah dicabut, namun pemerintah daerah masih fokus untuk kesembuhan para korban yang saat ini masih menjalani perawatan
“Fokus kami saat ini yaitu memastikan seluruh pasien pulih, sehat, dan segera bisa kembali ke rumah masing-masing. Kami terus berkoordinasi dengan tenaga medis dan pihak terkait untuk memastikan penanganan berjalan optimal, serta kebutuhan pasien dapat terpenuhi dengan baik,” tambahnya.
Jeje juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua stakeholder yang telah ikut membantu pada saat kejadian
“Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tenaga medis, relawan, TNI-Polri, serta semua pihak yang sejak hari Senin hingga hari ini terus bekerja dan bertugas di lapangan,” ucapnya.
Jeje berharap agar masyarakat tetap tenang menunggu hasil evaluasi resmi dari BGN, terkait dengan pengelolaan di dapur SPPG. (Lalas)
