Kota Tasikmalaya/ secondnewsupdate.co.id – Persiapan menuju Pemilu dan Pilkada mendatang kembali menyoroti persoalan klasik yang hingga kini belum terselesaikan, yakni validitas data pemilih penyandang disabilitas.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat terwujudnya demokrasi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.
Perhatian terhadap persoalan ini mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Kaum Disabilitas yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya di Bale RW 01 Cintarasa, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu menegaskan bahwa kualitas data pemilih disabilitas masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
Ketidakakuratan data dinilai dapat berdampak langsung terhadap penyediaan layanan dan fasilitas khusus bagi pemilih difabel di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Zaki Pratama, mengatakan bahwa data pemilih disabilitas memiliki peran penting dalam menentukan kebutuhan aksesibilitas selama proses pemungutan suara berlangsung.
“Data pemilih disabilitas harus menjadi perhatian bersama karena menjadi dasar dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang sesuai di TPS. Ketika data belum valid atau masih terjadi tumpang tindih kategori, maka kebutuhan khusus pemilih disabilitas tidak dapat terpetakan secara optimal,” ujar Zaki. Minggu (31/5/2026).
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang masih ditemukan adalah rendahnya kualitas pemutakhiran data.
Pendataan yang selama ini banyak bergantung pada laporan keluarga maupun lingkungan sekitar membuat perubahan kondisi penyandang disabilitas sering kali tidak tercatat secara cepat dan akurat.
Akibatnya, data yang dimiliki penyelenggara pemilu belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Situasi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan pelayanan bagi pemilih disabilitas saat hari pemungutan suara berlangsung.
“Minimnya pelaporan dari keluarga menjadi salah satu tantangan terbesar. Banyak perubahan kondisi yang tidak segera masuk dalam sistem pendataan sehingga informasi yang tersedia belum menggambarkan keadaan aktual para pemilih disabilitas,” jelasnya.
Bawaslu Kota Tasikmalaya menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih, khususnya bagi kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk penyandang disabilitas.
Menurut Zaki, keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi pemilih, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin setiap warga memperoleh hak politik yang setara tanpa diskriminasi.
“Tidak boleh ada warga negara yang kehilangan hak pilih hanya karena kelemahan sistem pendataan. Pemilu yang berkualitas harus mampu memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas,” tegasnya.
Bawaslu berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, keluarga hingga masyarakat, dapat berperan aktif dalam memastikan data pemilih disabilitas selalu diperbarui dan akurat.
Dengan sistem pendataan yang baik serta fasilitas yang ramah difabel, pelaksanaan pemilu di masa mendatang diharapkan mampu menjamin setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri, aman, setara, dan bermartabat.
Pemilu mendatang menjadi momentum penting untuk membuktikan sejauh mana komitmen negara dalam menghadirkan demokrasi yang benar-benar inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. (Krist).
