SNU//Jakarta — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menegaskan bahwa peran pers dalam penanganan bencana sangat vital, tidak hanya menjadi pencatat peristiwa, tetapi juga menyuarakan kondisi korban secara nyata di lapangan, menjaga nurani bangsa, sekaligus mengawasi kebijakan pemerintah dalam menangani bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan FWK dalam rilis pers di Jakarta, Minggu (21/12/2025).
FWK menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah pejabat negara yang dinilai kurang bijak menyikapi kinerja jurnalis yang aktif mengungkap kondisi korban di lapangan.
Keprihatinan ini juga ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, yang sebelumnya meminta agar media tidak perlu memberitakan kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana dan cukup melaporkannya langsung kepada pemerintah.
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, menyayangkan sikap sejumlah pejabat yang dinilai alergi kritik dan lebih nyaman dengan pujian, padahal saat ini rakyat tengah menghadapi penderitaan akibat banjir, longsor, dan krisis pangan.
“Tanpa peran pers yang berani mengkritik, bantuan belum tentu cepat turun. Kalau pers diam, seminggu belum tentu bantuan datang. Ini negara, rakyat harus dilindungi, bukan dininabobokkan,” tegas Raja Pane.
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers sekaligus pendiri FWK, Hendry Ch Bangun, menegaskan bahwa tugas pers adalah menyampaikan fakta agar publik mengetahui perkembangan penanganan bencana, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Pemberitaan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan, tapi agar informasi diketahui dengan jelas,” ujarnya.
Ia menambahkan, meski penanganan bencana membutuhkan proses, nasib ribuan warga terdampak juga sangat mendesak.
“Apabila pers menyoroti adanya kekurangan, itu sangat wajar. Perut tidak bisa menunggu,” tegasnya.
FWK mencatat, hingga Sabtu (20/12/2025), masih ada sejumlah lokasi pengungsian yang belum menerima bantuan secara memadai.
FWK berharap para pejabat negara tidak menutupi fakta di lapangan hanya demi pencitraan. Sebaliknya, diperlukan keterbukaan dan sikap menerima kritik demi percepatan penanganan bencana.
“Pers selalu hadir untuk kepentingan publik. Para pejabat harus berpikir luas, membuka diri pada pendapat dan kritik, karena itu adalah aspirasi rakyat,” ujar Hendry.
FWK meyakini, keterbukaan informasi akan menumbuhkan empati dan dukungan berbagai pihak dalam menghadapi bencana ekologis di Sumatera.
FWK juga menyarankan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Komunikasi Pemerintah untuk membentuk Pos Informasi khusus di wilayah bencana.
“Seharusnya pemerintah memiliki posko informasi yang menyediakan semua kebutuhan data dan informasi terkait kondisi bencana,” ujar Hendry.
FWK menegaskan, keberadaan pers yang kritis dan independen merupakan bagian penting dari sistem demokrasi serta perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan korban bencana. (Apih)
