Kab Bandung/ secondnewsupdate.co.id – Menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Bandung memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Bupati Bandung Dadang Supriatna yang biasa dipanggil (KDS), menginstruksikan seluruh perangkat daerah, Perumda Air Minum Tirta Raharja, hingga pemerintah kecamatan untuk bergerak cepat mengantisipasi dampak kekeringan.
Penegasan tersebut disampaikan KDS saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi kinerja daerah di Gedung Moh. Toha, Soreang, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat itu, kesiapsiagaan menghadapi kekeringan menjadi salah satu agenda utama selain pembahasan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut KDS, Pemkab Bandung telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari optimalisasi penggunaan pompa air, perbaikan jaringan pipanisasi, hingga distribusi bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
Untuk mempercepat penanganan di lapangan, KDS meminta seluruh laporan masyarakat terkait gangguan pasokan air maupun kebutuhan sarana air bersih disampaikan melalui layanan hotline yang terhubung dengan grup koordinasi lintas perangkat daerah.
“Saya kirimkan langsung ke grup. Nanti grup itu bisa memberikan solusi, di mana tempat pipanisasi, di mana tempat yang butuh pompa,” ujar KDS.
Ia juga meminta Perumda Air Minum Tirta Raharja lebih aktif menyampaikan perkembangan penanganan di lapangan melalui media digital agar masyarakat mengetahui langkah cepat pemerintah dalam mengatasi persoalan air bersih.
“Silakan buat video, misalnya ada saluran yang putus langsung dicek. Sampaikan hasil before dan after-nya agar masyarakat tahu penanganannya,” tegasnya.
Selain fokus pada penanganan kekeringan, rapat evaluasi juga membahas penyesuaian anggaran daerah di tengah kondisi defisit dan berkurangnya Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Meski demikian, KDS memastikan anggaran untuk pelayanan dasar dan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dipertahankan.
“Hari Rabu kita finalisasi. Hari ini dan besok untuk mapping, mana yang kira-kira tidak memberikan manfaat, itu yang dilakukan efisiensi,” katanya.
Di sisi lain, Pemkab Bandung terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) guna meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak daerah, terutama dari sektor pariwisata.
Menutup arahannya, KDS menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam penguasaan teknologi dan digitalisasi pelayanan publik.
Ia meminta BKPSDM menyusun program pelatihan agar ASN semakin profesional, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat serta berkualitas kepada masyarakat. (Apih)
