SNU|Bandung,– Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, H. M Hasbullah Rahmat, S. PD., M. Hum, menegaskan pentingnya menjadikan kawasan industri sebagai solusi nyata terhadap pengangguran, khususnya di lingkungan sekitar pabrik. Hal ini disampaikan dalam rangkaian Konferensi Nasional Ketenagakerjaan dan Call for Papers 2025 yang digelar oleh Fakultas Hukum Unsika bersama P3HKI.
“Jangan sampai terjadi ironi: industri tumbuh, tapi pengangguran tetap tinggi di sekitarnya. Ini harus jadi alarm bagi kita semua untuk menyinergikan pendidikan vokasi, terutama SMK, dengan kebutuhan riil dunia kerja,” ujar Bang Has, Selasa (18/11/2025).
Ia menekankan bahwa Karawang sebagai kawasan industri strategis nasional merupakan laboratorium nyata bagi dinamika hubungan industrial. Oleh karena itu, hasil kajian dari konferensi ini harus dikawal agar tidak berhenti di ruang akademik, melainkan menjadi bahan konkret dalam penyusunan regulasi daerah.
“Kami siap menjembatani hasil kajian ini ke dalam pembahasan di DPRD, baik dalam bentuk perda, program pelatihan, maupun penguatan BLK komunitas,” tambahnya.
Bang Has juga menyoroti pentingnya pendidikan vokasi sebagai fondasi kerja layak dan pertumbuhan inklusif. Ia mengapresiasi langkah Pemprov Jabar yang terus memperluas akses pelatihan kerja dan memperkuat dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
“Kerja layak bukan hanya soal upah, tapi juga soal kompetensi, perlindungan sosial, dan kepastian hukum. Pendidikan vokasi harus menjadi prioritas agar tenaga kerja kita tidak tertinggal,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah industri, Bang Has menilai tantangan ketenagakerjaan ke depan semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya tenaga kerja informal dan gig economy. Ia mendorong agar regulasi daerah mampu mengakomodasi perubahan tersebut tanpa mengabaikan perlindungan bagi kelompok rentan.
“Kami ingin pastikan bahwa setiap pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan perlindungan yang adil dan bermartabat,” tuturnya.
Bang Has berharap konferensi ini mampu melahirkan gagasan progresif yang tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga aplikatif dalam kebijakan publik.
“Kami di Komisi V terbuka untuk berdialog dan berkolaborasi. Hasil dari konferensi ini bisa menjadi bahan penting dalam pengawasan dan penyusunan program ketenagakerjaan yang lebih responsif,” pungkasnya.
