SNU|Bandung,- Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Jawa Barat sampai dengan Agustus 2025 di Ruang Sidang Gedung Keuangan Negara Bandung, Senin(29/9/2025).
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat Finari Manan menyampaikan beberapa hal terkait kondisi perekonomian di Jawa Barat. Beliau menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Perekonomian Jawa Barat triwulan II 2025 tumbuh 2,33% (q-to-q) dan 5,23% (y-on-y). PDRB ADHK (yoy) sebesar Rp 459,80 triliun dan ADHB sebesar Rp755,19 triliun.
- Tingkat Inflasi Agustus 2025 sebesar 1,77% (y-on-y) dengan IHK 108,79. Inflasi tertinggi di Kota Sukabumi (3,54%) dengan IHK 109,88; sedangkan inflasi terendah di Kab.Bandung (1,46%) dengan IHK 109,00. Penyumbang utama inflasi emas perhiasan, bawang merah, minyak goreng, kopi bubuk, tomat.
- Neraca Perdagangan Jawa Barat Juli 2025 Surplus USD 2,47 miliar. Total Ekspor USD 3,51 miliar (↑ m-to-m, ↑ y-on-y) dan Total Impor USD 1,03 miliar (↑ m-to-m, ↓ y-on-y). Pada Januari- Juli 2025, dilihat dari transaksi perdagangan Nonmigas dengan AS menunjukkan surplus mencapai USD 3,40 M, sedangkan dengan Tiongkok dan Taiwan mengalami defisit USD0,11 M dan USD1,29 M.
- Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat Agustus 2025 turun 0,53% menjadi 115,61, karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun lebih dalam (0,72%) dibandingkan penurunan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang hanya 0,19%. Penyebab utama penurunan It adalah turunnya harga komoditas pertanian yang diterima petani, meskipun harga beras di tingkat penggilingan justru mengalami kenaikan.
Selanjutnya, Finari menjelaskan bahwa Kinerja APBN di Jawa Barat sampai dengan 31 Agustus 2025 mencatatkan surplus regional sebesar Rp11,58 triliun. Total pendapatan sebesar Rp90,11 triliun (58,53% dari target), sementara total belanja Rp78,54 triliun (64,18% dari pagu). Di sisi pendapatan Negara, Penerimaan Pajak tumbuh sebesar 5,31% (yoy) dikontribusi pertumbuhan Pajak Penghasilan, Cukai, dan Pajak Lainnya.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III Romadhaniah menyampaikan Pajak Penghasilan (PPh) tumbuh didorong oleh pertumbuhan sebagian besar jenis PPh kecuali PPh 21 dan PPh 22 yang terkontraksi. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) yang terkontraksi 22,55% menyumbang kontraksi pada PPN dan PPnBM. Kontraksi PPN DN ini disebabkan berkurangnya kontribusi dari WP besar, peningkatan restitusi, dan turunnya konsumsi masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat Finari Manan menyampaikan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp19,66 triliun atau 64,25% dari target. Penerimaan Cukai tumbuh 5,06% menjadi penyumbang pertumbuhan pada penerimaan Bea dan Cukai. Didorong relaksasi penundaan pembayaran Cukai HT 90 hari. Selain itu, terdapat realisasi Bea Keluar (BK) sebesar Rp13,3 juta dari komoditas kulit dan kayu pada KPPBC Bogor (ekspor melalui PLB).
Di kesempatan itu juga, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat Joko Juwiyanto menyampaikan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp5,20 Triliun atau 95,17% dari target, mengalami pertumbuhan sebesar 10,50% (yoy). Dengan rincian PNBP lainnya tumbuh 16,95% dan Pendapatan PNBP BLU 4,42%.
Sementara itu di sisi belanja negara, Kepala Kanwil Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat Fahma Sari Fatma menyampaikan Belanja Negara telah terealisasi Rp78,54 triliun atau 64,18% dari pagu sebesar Rp122,36 triliun, secara yoy mengalami perlambatan terutama pada Belanja K/L sebesar 24,16%. Secara persentase capaian terhadap pagu, kinerja Belanja Negara TA 2025 lebih baik dibanding TA 2024 ditopang kinerja realisasi Transfer Ke Daerah yang lebih baik. Belanja K/L sampai dengan 31 Agustus 2025 terealisasi sebesar Rp23,58 triliun atau 52,97% dari pagu, lebih lambat dibanding tahun lalu terutama pada Belanja Barang dan Modal sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa tumbuh 5,17% dengan realisasi sebesar Rp54,96 triliun dengan capaian 70,60% dari pagu. Penyaluran TKD hingga 31 Agustus 2025 sudah mencapai Rp49,37 triliun (69,04%), sementara Dana Desa mencapai Rp5,59 triliun (88,21%)
Berbagai program prioritas terus berlanjut dan memberi manfaat kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 Kab/Kota menjangkau 1,37 juta penerima manfaat. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 38 ribu penerima di 1.576 lokasi. Perkembangan pembentukan KDKMP, telah terbentuk 5.968 KDKMP yang telah berbadan hukum di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
Program Sekolah Rakyat telah beroperasi 13 sekolah di 11 kabupaten/kota dengan jumlah siswa sebanyak 1.480 siswa. Program Revitalisasi Sekolah telah terealisasi sebesar Rp.10,13 Triliun yang dilaksanakan oleh tiga Kementerian. Program SMA Unggul Garuda telah beroperasi 1 sekolah di SMA Cahaya Rancamaya, Bogor, telah berjalan sejak tahun ajaran 2025. Capaian Prioritas Ketahanan Pangan untuk produksi beras telah mencapai 4,02 juta ton. Penyaluran KUR sebesar Rp18,65 T untuk 345 ribu debitur dan penyaluran UMi sebesar Rp1,19 T untuk 246 ribu debitur.
Kinerja APBN hingga Agustus 2025 tercatat on track, dan akan terus dioptimalkan untuk mendukung program prioritas nasional serta menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Kualitas Belanja Negara terus ditingkatkan dan dipercepat realisasinya, sementara produktivitas Kas Negara terus dioptimalkan. Kinerja Pendapatan Negara terus dijaga dan diperbaiki sejalan perkembangan kondisi ekonomi.
