Jawa Barat, Cimahi l secondnewsupdate.co.id — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Cimahi berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan.
Upacara yang digelar di Lapangan Rajawali, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, menjadi momentum refleksi perjalanan bangsa sekaligus meneguhkan kembali komitmen pemerintah untuk menghadirkan kemerdekaan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Senin (17/8/2026).
Wali Kota Cimahi Ngatiyana bertindak sebagai Inspektur Upacara. Ia didampingi Wakil Wali Kota Cimahi Adithia Yudistira. Upacara turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana, jajaran kepala perangkat daerah, Kapolres Cimahi AKBP Mochamad Faruk Rozi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita, serta tamu undangan lainnya.
Di bawah kibaran Sang Merah Putih, suasana upacara berlangsung penuh penghormatan.
Namun bagi Ngatiyana, peringatan kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada seremoni tahunan.
Ada pertanyaan yang jauh lebih penting setelah 81 tahun Indonesia merdeka: sudah sejauh mana kemerdekaan benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat?
“Setelah 81 tahun, pertanyaannya bukan lagi apakah kita merdeka. Kita sudah merdeka. Pertanyaannya adalah, sudahkah kemerdekaan itu kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat?” tegas Ngatiyana dalam amanatnya.
Pesan tersebut, menurut Ngatiyana, menjadi landasan penting dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Cimahi.
Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran ataupun banyaknya proyek yang dikerjakan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat.
Kemerdekaan Harus Hadir dalam Pelayanan Publik
Ngatiyana menegaskan, pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan semangat kemerdekaan ke dalam pelayanan publik yang mudah dijangkau dan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Salah satunya melalui sektor kesehatan.
Pemerintah Kota Cimahi terus memperkuat fasilitas kesehatan masyarakat, termasuk pembangunan dan revitalisasi puskesmas serta memperluas akses pelayanan bagi warga.
Menurutnya, terdapat masyarakat yang harus bekerja pada pagi hingga siang hari, namun tetap membutuhkan pelayanan kesehatan.
Karena itu, pemerintah memperpanjang akses pelayanan rawat jalan sore di seluruh kecamatan di Kota Cimahi.
“Warga yang bekerja pada pagi hari tidak harus memilih antara mencari nafkah atau menjaga kesehatan,” ujarnya.
Bagi Ngatiyana, pembangunan bukan sekadar membangun gedung atau menambah fasilitas. Lebih dari itu, pembangunan harus membuka akses dan memperpanjang kehadiran pemerintah di tengah kehidupan masyarakat.
Infrastruktur Didorong, Kolaborasi Diperkuat
Di sektor infrastruktur, Pemkot Cimahi juga terus melakukan berbagai pembenahan untuk memperkuat konektivitas wilayah.
Pembangunan dan penataan kawasan Bundaran Jati menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut. Pemerintah juga terus mengawal pembangunan akses underpass Gatot Subroto melalui kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ngatiyana menyadari bahwa pembangunan Kota Cimahi tidak dapat dilakukan seorang diri.
Ada program yang menjadi kewenangan pemerintah kota, tetapi ada pula pembangunan yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
“Karena kita sadar, kota ini tidak bisa dibangun sendiri. Ada hal yang harus kita kerjakan sendiri, ada hal yang harus kita kerjakan bersama, dan ada hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” katanya.
Semangat tersebut disebutnya sebagai wujud gotong royong dalam wajah pembangunan modern.
Pendidikan hingga Ekonomi Rakyat Jadi Perhatian
Ngatiyana juga menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada sesuatu yang terlihat secara fisik.
Pembangunan manusia harus menjadi prioritas.
Karena itu, sektor pendidikan terus mendapat perhatian, termasuk upaya menangani anak-anak yang belum bersekolah serta menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan siap memasuki dunia kerja.
Pemerintah juga terus mendorong penguatan UMKM sebagai salah satu fondasi ekonomi masyarakat.
Data yang disampaikan Ngatiyana menunjukkan perekonomian Kota Cimahi pada 2025 tumbuh sebesar 5,33 persen.
Namun, ia mengingatkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir.
Pertumbuhan ekonomi harus mampu dikonversi menjadi lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, kesempatan usaha, hingga meningkatnya kesejahteraan keluarga.
“Pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah ketika pertumbuhan itu menjadi pekerjaan, menjadi penghasilan, menjadi kesempatan usaha dan pada akhirnya menjadi kesejahteraan keluarga,” tegasnya.
Persoalan Sampah Tak Lagi Sekadar Dibuang
Isu lingkungan juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Cimahi.
Ngatiyana menyebut paradigma pengelolaan sampah harus diubah. Pemerintah dan masyarakat tidak boleh lagi hanya berpikir ke mana sampah akan dibuang, tetapi bagaimana sampah tersebut dapat diselesaikan dan diolah sejak dari sumbernya.
Pemkot Cimahi mendorong gerakan Zero to Life serta pengembangan TPST Setiamanah yang diarahkan mampu mengolah sampah hingga sekitar 85 ton per hari.
Penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya juga terus didorong melalui gerakan kebersihan berbasis masyarakat.
Menurut Ngatiyana, persoalan lingkungan bukan sekadar persoalan hari ini.
“Ini bukan sekadar program lingkungan. Kita sedang menyiapkan Cimahi untuk anak-anak yang hari ini masih bersekolah, untuk generasi yang besok akan mengambil alih kota ini,” ujarnya.
Efisiensi Bukan Berarti Mengurangi Keberpihakan
Dalam kondisi fiskal yang penuh tantangan, Ngatiyana menegaskan pentingnya efisiensi dalam mengelola pemerintahan.
Namun, efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan keberpihakan kepada masyarakat.
Efisiensi, menurutnya, berarti pemerintah harus semakin cermat menentukan prioritas: memilih program yang paling dibutuhkan, paling besar dampaknya, dan paling nyata manfaatnya bagi masyarakat.
Karena itu, setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Kota Cimahi juga tidak boleh dipandang semata sebagai penghargaan administratif.
Lebih jauh, capaian tersebut harus menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakat.
Ngatiyana: Cimahi Harus Tetap Rukun dan Damai
Usai pelaksanaan upacara, Ngatiyana menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta upacara, jajaran Forkopimda, aparatur pemerintah, serta masyarakat Kota Cimahi yang turut menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI.
Ia bersyukur pelaksanaan upacara berlangsung aman, lancar, tertib dan khidmat.
Menurutnya, antusiasme masyarakat dalam mengikuti peringatan kemerdekaan menunjukkan bahwa semangat persatuan dan kesatuan masih menjadi kekuatan penting bagi Kota Cimahi.
“Ini adalah persatuan dan kesatuan untuk kita semua. Cimahi tetap guyub, rukun, damai, sentosa, berdampingan tanpa membedakan,” ungkap Ngatiyana.
Pesan tersebut menjadi penutup sekaligus penegasan bahwa kemerdekaan bukan hanya warisan sejarah, tetapi tanggung jawab bersama.
Di usia Republik Indonesia yang memasuki 81 tahun, semangat merah putih di Cimahi diharapkan tidak berhenti di Lapangan Rajawali. Ia harus bergerak ke sekolah, pasar, puskesmas, lingkungan permukiman, tempat kerja, ruang-ruang usaha hingga setiap rumah warga.
Sebab, kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya tentang bebas dari penjajahan.
Kemerdekaan adalah ketika masyarakat merasa dilayani, dilindungi, memiliki kesempatan untuk tumbuh, memperoleh akses pendidikan dan kesehatan, mendapatkan ruang untuk bekerja dan berusaha, serta hidup berdampingan dalam suasana aman, rukun dan bermartabat.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Cimahi, semangat kemerdekaan diteguhkan kembali: pembangunan harus hadir, pelayanan harus nyata, dan kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama. (Bagdja)
