Jakarta//secondnewsupdate.co.id– Laporan pidana yang diajukan PT Mastertama Adhi Properti (MAP) terhadap PT Jababeka Tbk terkait dugaan pelanggaran hukum penggunaan lahan, resmi naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya sejak September 2025.
Perkara tersebut bermula dari keberadaan jaringan pipa atau utilitas milik PT Jababeka yang berada di atas lahan seluas 176.525 meter persegi milik PT MAP, yang berlokasi di Jalan Raya Fatahillah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
Kuasa Hukum PT MAP, Razi Mahfudzi dari Law Firm Manggala Raja, mengungkapkan bahwa kliennya telah menempuh berbagai upaya persuasif sebelum mengambil langkah hukum.
Upaya tersebut dilakukan melalui dialog dan sejumlah pertemuan dengan pihak PT Jababeka dalam beberapa tahun terakhir.
“Namun sampai saat ini belum ada solusi yang bersifat win-win solution. Karena itu, klien kami akhirnya melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya,” ujar Razi kepada awak media, Selasa (13/1/2026), di Jakarta.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/6617/X/2024/SPKT/POLDA. Razi menegaskan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan menandakan bahwa penyidik telah menemukan adanya unsur peristiwa pidana.
“Dengan naiknya status ke penyidikan, kami berharap segera ada penetapan tersangka agar hukum dapat berjalan secara adil. Terlebih, lahan yang menjadi jalur utilitas tersebut merupakan milik klien kami, sementara PT Jababeka telah menikmati manfaatnya selama bertahun-tahun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Razi menjelaskan bahwa keberadaan jaringan pipa tersebut dinilai telah menghambat rencana pengembangan proyek PT MAP di atas lahan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi kliennya.
“Jaringan pipa ini membuat pengembangan proyek sulit direalisasikan. Karena itu, klien kami meminta agar utilitas tersebut direlokasi,” jelasnya.
Menurut Razi, permintaan relokasi utilitas telah beberapa kali disampaikan melalui pertemuan dan mediasi.
Namun hingga kini, pihak PT Jababeka dinilai belum memberikan solusi konkret.
“Mediasi sudah berulang kali dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil,” ungkapnya.
Meski perkara telah masuk tahap penyidikan, pihak PT MAP menyatakan masih membuka ruang dialog.
Mereka berharap mediasi tetap dapat dilakukan selama menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.
“Namun apabila mediasi kembali menemui jalan buntu, kami berharap penyidik Polda Metro Jaya dapat memproses perkara ini secara cepat, transparan, dan akuntabel demi tegaknya keadilan,” pungkas Razi. (MG)
