SNU|Bandung,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi hingga desa untuk mencegah pelanggaran yang berpotensi memicu konflik sosial, Rabu(23/4/2025).
Dalam pernyataannya, KDM – sapaan akrab Dedi Mulyadi menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan seimbang, serta kewajiban setiap individu untuk menjalankan hak dan tanggung jawabnya.
KDM menjelaskan pembiaran terhadap aktivitas ilegal, seperti pembangunan liar di bantaran sungai dan trotoar, telah menyebabkan konflik sosial yang berkepanjangan.
“Seluruh jajaran pemerintah harus bersikap proaktif dan tidak membiarkan pelanggaran yang dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat,” katanya.
Selain itu, KDM juga mengapresiasi peran aparat kepolisian yang telah bekerja keras dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Ia meminta agar semua tindakan kekerasan, baik terhadap aparat maupun warga, diproses secara hukum tanpa pandang bulu.
“Setiap orang harus tunduk pada hukum. Kami akan memastikan bahwa hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang, sehingga tidak ada lagi ruang untuk konflik yang merugikan masyarakat,” tambahnya.
Dia juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama.
