Kab Bandung/ secondnewsupdate.co id – Bupati Bandung, Dadang Supriatna menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Kamis (30/4/2026).
Dadang Supriatna, yang akrab disapa KDS, mengatakan rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dalam proses evaluasi sekaligus perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas rekomendasi DPRD. Ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami dalam meningkatkan kinerja pemerintahan,” ujar KDS.
Dalam kesempatan itu, KDS juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10.
Ia menilai capaian tersebut membutuhkan sinergi dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif.
Selain itu, KDS memaparkan capaian positif Pemkab Bandung berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 terhadap kinerja tahun 2024.
Kabupaten Bandung berhasil meraih nilai 3,6154 dengan kategori Kinerja Tinggi dan menempati peringkat ke-3 secara nasional.
Capaian tersebut menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan sebelumnya, saat Kabupaten Bandung masih berada di peringkat 172 nasional.
Menurut KDS, peningkatan ini merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak, termasuk DPRD dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama, baik DPRD sebagai mitra strategis maupun seluruh ASN yang terus berinovasi dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, KDS mengungkapkan hingga awal triwulan kedua 2026, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai 24 persen, sementara pendapatan daerah berada di angka 28 persen.
Pemkab Bandung, lanjutnya, akan terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui evaluasi tata ruang bersama Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami juga akan mengurangi program yang bersifat seremonial dan lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Apih).
