Kabupaten Bandung/ secondnewsupdate.co.id – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan merotasi dan memutasi empat pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Rumah Dinas Bupati Bandung, disaksikan sejumlah pejabat dan tamu undangan. Rabu (10/6/2026).
Dalam rotasi tersebut, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mendapatkan penugasan baru sesuai kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimiliki.
Enjang Wahyudin yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) kini dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung.
Sementara itu, Tatang Kusnawan yang sebelumnya memimpin BKPSDM mendapat amanah baru sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Posisi Kepala Disperkimtan kini ditempati Wahyudin yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Adapun Erwan Kusumah yang sebelumnya memimpin Bapenda dipercaya menduduki jabatan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bandung.
Rotasi Jabatan untuk Perkuat Kinerja Pemerintahan
Dalam sambutannya, Dadang Supriatna menegaskan bahwa rotasi dan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sehat dan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan.
Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
“Rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa dalam pemerintahan. Ini merupakan bagian dari proses penguatan organisasi agar pelayanan publik semakin baik dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal,” ujar Dadang.
Bupati yang akrab disapa KDS itu juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas.
Sumpah Jabatan Bukan Sekadar Formalitas
KDS menekankan bahwa sumpah jabatan bukan hanya seremonial administratif, melainkan sebuah komitmen moral yang memiliki konsekuensi besar terhadap bangsa, negara, dan masyarakat.
Menurutnya, setiap pejabat wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas dan berintegritas.
“Sumpah jabatan yang diucapkan hari ini mengandung tanggung jawab kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada nilai-nilai Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan kepada masyarakat yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa sumpah jabatan tidak hanya disaksikan oleh para tamu undangan yang hadir, tetapi juga menjadi pertanggungjawaban moral kepada diri sendiri dan kepada Allah SWT.
Fokus pada Integritas dan Pelayanan Publik
Dalam arahannya, KDS meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Integritas, loyalitas terhadap tugas, dan semangat kolaborasi disebutnya sebagai modal utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
Lebih jauh, ia menilai penyegaran birokrasi menjadi salah satu strategi untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan.
Dengan menempatkan aparatur sesuai kompetensi dan kapasitasnya, Pemkab Bandung optimistis kinerja organisasi akan semakin efektif dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung yang maju, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Menutup sambutannya, KDS mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja dengan hati, menjaga amanah rakyat, dan terus menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Jabatan adalah amanah yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, bekerjalah dengan penuh keikhlasan, jaga integritas, perkuat sinergi, dan jadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama setiap kebijakan yang diambil,” pungkasnya. (Apih)
