Jawa Barat, Kab Bandung l secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kabupaten Bandung kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas nasional di sektor pendidikan.
Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Kabupaten Bandung Tahun Pelajaran 2026/2027 yang menjadi bagian dari program strategis Presiden RI Prabowo Subianto.
Peresmian operasional sekolah yang berlangsung di kawasan Soreang, mendapat perhatian khusus dengan hadirnya Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, yang disambut langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab dipanggil KDS ini. Rabu (5/8/2026).
Momentum tersebut sekaligus menandai dimulainya operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Kabupaten Bandung yang diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Dalam sambutannya, Dudung menegaskan bahwa seluruh anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarga.
“Kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi seorang anak untuk bersekolah dan meraih cita-cita. Karena itu Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi nyata,” tegas Dudung.
Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik yang megah, tetapi juga menjadi pusat pembentukan karakter, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta investasi besar menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Dudung turut mengapresiasi sinergi berbagai kementerian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, hingga para penyedia jasa konstruksi yang mampu menyelesaikan pembangunan sekolah dalam waktu relatif singkat.
“Kolaborasi antarkementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci sehingga pembangunan ini selesai sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Dudung juga memberikan motivasi kepada para siswa dengan membagikan kisah hidupnya yang berasal dari keluarga sederhana hingga berhasil meniti karier sebagai perwira TNI dan dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
“Jangan pernah ragu terhadap masa depan. Yang menentukan bukan dari mana kita berasal, tetapi bagaimana kita berusaha dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan,” pesannya.
Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Kuswara, melaporkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia hingga 4 Agustus 2026.
Ia menyebutkan, dari target 104 lokasi pembangunan, sebanyak 96 lokasi telah berkontrak. Sebanyak 94 lokasi telah siap melaksanakan MPLS dan lebih dari 62 sekolah telah beroperasi dengan melayani sekitar 21.600 siswa di berbagai daerah.
Khusus untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Kabupaten Bandung, Kuswara menjelaskan sekolah tersebut dibangun di atas lahan seluas 6,5 hektare dengan total luas bangunan mencapai sekitar 26.700 meter persegi.
Berbagai fasilitas modern telah disiapkan, mulai dari ruang belajar, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, dapur, gedung serbaguna, masjid, rumah ibadah, guest house hingga sarana olahraga yang mendukung proses pembelajaran secara menyeluruh.
“Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bandung merupakan bagian dari paket pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Barat dengan nilai kontrak sekitar Rp260 miliar. Kami berharap seluruh fasilitas ini dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik agar memberi manfaat jangka panjang,” ujar Kuswara.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, mengungkapkan bahwa saat ini telah terdapat 56 Sekolah Rakyat permanen yang memulai MPLS dan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 93 sekolah permanen yang ditargetkan beroperasi sepanjang tahun 2026.
Meski demikian, Robben mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan akses transportasi bagi sebagian peserta didik serta kebutuhan tenaga pendidik.
Karena itu, Kementerian Sosial berharap pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Bandung, dapat memberikan dukungan melalui penyediaan guru maupun tenaga pendidik sementara hingga proses rekrutmen nasional selesai.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang penambahan lahan di Kabupaten Bandung guna mendukung pengembangan kapasitas Sekolah Rakyat pada tahap selanjutnya.
Dengan dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi motor penggerak lahirnya generasi Indonesia yang sehat, berkarakter, mandiri, berdaya saing tinggi, sekaligus menjadi tonggak penting dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa. (Apih)
