Papua Barat Daya, Sorong l secondnewsupdate.co.id – Komitmen meningkatkan kualitas sektor transportasi di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah dan legislatif.
Hal itu terlihat dalam kegiatan kunjungan kerja (kunker) Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Faujia Helga Tampubolon, yang dihadiri Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Sorong, Ully Rada Putra, beserta jajaran, Selasa (28/7/2026).
Kunjungan kerja yang berlangsung di ruang rapat Kantor KSOP Kelas I Sorong tersebut menjadi forum strategis untuk melakukan pengawasan, evaluasi kinerja, sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat di sektor transportasi.
Selain Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Sorong, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan yang berada di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh dialog konstruktif.
Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Sorong, Ully Rada Putra, menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Menurutnya, kehadiran anggota DPR RI menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sektor transportasi.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anggota DPR RI. Melalui pertemuan ini, insan transportasi dapat menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi demi kemajuan sektor transportasi di masa mendatang,” ujar Ully.
Dalam sesi diskusi, masing-masing UPT Kementerian Perhubungan diberikan kesempatan untuk memaparkan kondisi di lapangan, mulai dari capaian kinerja, kebutuhan pengembangan infrastruktur, hingga berbagai kendala yang masih dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan Komisi V DPR RI dalam merumuskan kebijakan maupun dukungan anggaran guna mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi yang aman, modern, dan merata, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Kunjungan kerja ini sekaligus mempertegas pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem transportasi yang semakin andal, efektif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta konektivitas wilayah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. (Megy).
