SNU//Pontianak Kalbar – Tindakan seorang Bupati di Kalimantan yang memarahi guru di hadapan umum dan terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial menuai kecaman luas.
Ketua Borneo Education Care, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan otoritas yang mencederai integritas pendidikan nasional.
“Perilaku tersebut tidak mencerminkan kepemimpinan yang bijak. Itu adalah tindakan keliru yang merusak wibawa guru, menimbulkan ketakutan, serta merendahkan institusi pendidikan di hadapan publik,” ujar Herman kepada media, Kamis (24/7/2025).
Menurut Herman, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembentuk karakter dan teladan moral bagi peserta didik. Saat figur pemimpin mempermalukan guru di ruang publik, hal tersebut tidak hanya meruntuhkan otoritas moral sang guru, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis jangka panjang terhadap semangat dan kualitas mengajar.
“Guru yang dihina di muka umum akan kehilangan harga diri dan motivasi. Ini bukan sekadar persoalan etika, tapi menyangkut masa depan pendidikan anak-anak kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herman menilai bahwa sebagai pejabat publik, seorang kepala daerah semestinya menunjukkan sikap profesional dan etis dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. Peneguran terhadap guru, menurutnya, harus dilakukan secara internal melalui mekanisme pembinaan, bukan melalui konfrontasi terbuka yang bersifat merendahkan.
“Pemimpin yang sehat adalah mereka yang menyelesaikan masalah dengan dialog, bukan emosi. Teguran di ruang publik hanya akan memperkeruh suasana dan mempermalukan pihak yang seharusnya dihormati,” imbuhnya.
Dalam konteks nasional yang masih menghadapi tantangan serius dalam dunia pendidikan seperti rendahnya kesejahteraan guru, kualitas infrastruktur pendidikan, dan akses belajar yang belum merata tindakan mempermalukan guru di hadapan umum dinilai kontraproduktif dan memperburuk semangat kerja tenaga pendidik.
Herman juga mengingatkan bahwa masyarakat, terutama siswa dan orang tua, dapat salah menangkap pesan dari peristiwa ini. “Kita sedang membangun sistem pendidikan yang berbasis karakter dan nilai-nilai penghargaan. Tapi kejadian seperti ini justru menciptakan preseden buruk, bahwa kekuasaan bisa digunakan untuk merendahkan, bukan membangun,” katanya.
Insiden ini, lanjut Herman, harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di sektor pendidikan maupun pemerintahan. Ia menyerukan agar kepala daerah di seluruh Indonesia menjunjung tinggi martabat guru dan tidak menjadikan mereka objek pelampiasan emosi di hadapan publik.
“Pemimpin yang baik adalah mereka yang mengangkat martabat orang yang dipimpinnya, bukan yang meruntuhkannya di hadapan umum. Pendidikan kita butuh teladan, bukan tontonan,” tutup Herman.
Video viral yang dimaksud hingga kini belum disertai keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah. Upaya konfirmasi kepada pihak bupati terkait juga masih dilakukan. Komunitas pendidikan dan pemerhati hak-hak guru di berbagai daerah turut menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut. (Jono)
