Warga Harap Pemerataan Pembangunan dan Keselamatan di Jalan Jadi Prioritas
SNU//Bandung Barat – Permasalahan infrastruktur di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), kembali menjadi sorotan utama warga.
Kondisi jalan rusak yang belum tertangani, minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU), serta persoalan sampah dan drainase yang tak kunjung tuntas menjadi keluhan utama masyarakat setempat.
Jalan berlubang yang dikombinasikan dengan minimnya penerangan kerap memicu kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari. Selain itu, buruknya sistem drainase menyebabkan genangan air dan banjir setiap kali hujan deras melanda wilayah tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat, Pither Tjuandys, menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di Parongpong.
Menurutnya, dana pembangunan dan pemeliharaan PJU bersumber dari pembayaran listrik masyarakat serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Untuk tahun ini, telah dialokasikan sekitar 200 titik PJU di wilayah Parongpong.
“Tahap survei sudah selesai. Kami targetkan pelaksanaan fisik dimulai setelah penetapan dan penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada bulan November mendatang,” jelas Pither.
Pither juga menegaskan bahwa perbaikan jalan dengan tingkat kerusakan tinggi menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia menilai perbaikan segera sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
“Kami fokus pada ruas-ruas jalan yang benar-benar rusak parah dan rawan kecelakaan. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan jalan dan PJU, penanganan saluran air juga menjadi perhatian serius DPRD KBB. Secara geografis, Parongpong yang berada di dataran tinggi justru kerap terdampak banjir akibat saluran pembuangan air yang tidak optimal.
“Tahun ini kami bersama pemerintah provinsi sudah menganggarkan Rp18 miliar untuk memperbaiki sistem saluran air di kawasan Lembang, Parongpong, dan sekitarnya,” ungkap Pither.
Proyek tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada tahun 2026, dengan fokus pada peningkatan saluran dan optimalisasi aliran air untuk mengurangi risiko banjir.
Lebih lanjut, Pither menyebut bahwa pada tahun anggaran 2025, pihaknya juga telah mengusulkan sejumlah program aspirasi untuk tiga kecamatan, termasuk Parongpong. Namun ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan pemerintah desa agar pelaksanaan berjalan efektif.
Permasalahan infrastruktur di Parongpong mencerminkan tantangan pemerataan pembangunan daerah.
Warga berharap agar realisasi anggaran tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar menghadirkan dampak nyata bagi keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan. (Lalas/Ujang)
