Jawa Barat, Bandung l secondnewsupdate.co.id – Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 resmi digelar di Hotel Horison Ultima Bandung, Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 121, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Rabu (12/8/2026).
Konferensi tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Bandung Mochamad Farhan.
Forum organisasi wartawan terbesar di Indonesia dan Jawa Barat itu tidak hanya menjadi momentum pemilihan Ketua PWI Jawa Barat periode 2926-2031 mendatang, tetapi juga menjadi ruang penting untuk membicarakan masa depan jurnalisme di tengah derasnya arus informasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (AI).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Adi Komar yang mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi karena berhalangan hadir.
Turut hadir jajaran PWI Pusat, Dewan Kehormatan PWI, jajaran pengurus PWI Jawa Barat, para ketua PWI kabupaten/kota, tokoh pers, serta wartawan dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Dari total 755 anggota yang tercatat, sebanyak 699 peserta hadir dalam konferensi tersebut. Kehadiran mayoritas anggota itu menunjukkan besarnya perhatian insan pers Jawa Barat terhadap arah perjalanan organisasi sekaligus masa depan profesi wartawan.
Farhan Soroti Masa Depan Jurnalisme
Dalam sambutannya, Mochamad Farhan menegaskan bahwa konferensi PWI Jawa Barat tidak boleh hanya dimaknai sebagai agenda rutin organisasi untuk memilih ketua baru.
Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi titik refleksi bagi insan pers untuk melihat kembali bagaimana profesi jurnalistik menghadapi perubahan zaman.
Farhan mengaku memiliki kedekatan dengan dunia jurnalistik. Selain pernah bekerja di lingkungan media, keluarga Farhan juga memiliki pengalaman panjang dalam dunia pers.
Bahkan, salah satu anggota keluarganya pernah menjabat sebagai Ketua PWI pada 2005-2006.
Karena itu, Farhan mengaku memahami bahwa perjalanan organisasi profesi wartawan tidak selalu sederhana. Ada dinamika, tantangan, sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijaga bersama.
“Jurnalisme dan jurnalis pada masa sekarang sedang menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar,” kata Farhan dalam sambutannya.
Ia menilai tantangan pers saat ini bukan lagi sekadar persoalan pemilihan diksi, kecepatan pemberitaan, atau eksistensi organisasi.
Lebih jauh, tantangan tersebut menyentuh eksistensi profesi wartawan dan keberlangsungan jurnalisme itu sendiri.
Fenomena Komunikasi Publik di Era Digital
Farhan juga menyinggung perubahan pola komunikasi publik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Ia mencontohkan fenomena komunikasi publik yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menurut Farhan, meskipun Dedi bukan seorang jurnalis, produk komunikasi publik yang dibangun melalui konten digital mampu memperoleh perhatian besar dari masyarakat.
Fenomena tersebut, kata Farhan, perlu dilihat secara terbuka oleh kalangan pers.
Pasalnya, masyarakat saat ini memiliki banyak pilihan sumber informasi. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan surat kabar, televisi, radio, atau portal berita, tetapi juga memperoleh informasi melalui media sosial, video digital, mesin pencari hingga konten berbasis AI.
“Pada dasarnya konten digital akhirnya menjadi konten yang dipercaya oleh publik. Artinya, di mata publik kredibilitasnya sudah tinggi,” ujarnya.
Farhan menilai kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus bahan evaluasi bagi insan pers.
Menurutnya, wartawan dan organisasi pers harus mampu menjawab pertanyaan mendasar:
apakah praktik jurnalistik yang dijalankan saat ini masih relevan dengan perubahan perilaku masyarakat?
Ia mendorong adanya evaluasi dan pembaruan tanpa meninggalkan prinsip utama jurnalistik, yakni verifikasi, independensi, akurasi, etika dan tanggung jawab kepada publik.
“Apakah Kita Perlu Melakukan Rekonstruksi Jurnalisme?”
Farhan bahkan mengajak insan pers untuk berani melakukan refleksi lebih jauh terhadap praktik jurnalistik.
Menurut dia, perubahan teknologi tidak mungkin dihindari. Perubahan tersebut justru harus menjadi momentum untuk memperkuat eksistensi profesi wartawan.
“Apakah memang kita perlu melakukan rekonstruksi jurnalisme sehingga karya-karya jurnalistik bisa memperkuat eksistensi profesi jurnalistik, bukan kemudian menggerusnya?” kata Farhan.
Ia menekankan, keunggulan jurnalisme profesional tidak semata-mata terletak pada siapa yang paling cepat menyampaikan informasi.
Lebih dari itu, kekuatan jurnalistik berada pada proses panjang untuk memastikan informasi yang disampaikan benar, memiliki konteks, terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Farhan menyebut proses jurnalistik memiliki mekanisme yang tidak dimiliki oleh sebagian besar konten digital, mulai dari kompetensi wartawan, proses peliputan, verifikasi, penyuntingan hingga koreksi.
Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan modal penting yang harus terus dipertahankan agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap produk jurnalistik.
Adi Komar: Tantangan Pers Kini Bukan Sekadar Kecepatan
Sementara itu, Kepala Diskominfo Jawa Barat Adi Komar yang mewakili Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa masyarakat Jawa Barat kini mendapatkan informasi dengan cara yang jauh berbeda dibandingkan satu dekade lalu.
Berita tidak lagi hanya hadir melalui koran, radio dan televisi. Informasi kini bergerak melalui media sosial, mesin pencari, platform video, grup percakapan hingga konten yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan.
“Di situasi ini, tantangan kita bukan lagi sekadar bagaimana menyampaikan informasi dengan cepat, tetapi bagaimana memastikan informasi tersebut benar,” ujar Adi.
Ia mengatakan Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas masyarakat yang tinggi di ruang digital.
Konsekuensinya, berbagai persoalan masyarakat juga dengan cepat berubah menjadi persoalan informasi.
Hoaks, disinformasi, penipuan digital, manipulasi informasi dan konten berbasis AI yang dibuat untuk menciptakan informasi palsu menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama.
Menurut Adi, ruang informasi yang kosong akan sangat cepat diisi oleh informasi lain apabila pemerintah terlambat memberikan penjelasan kepada publik.
Karena itu, komunikasi publik pemerintah harus dilakukan secara cepat, transparan dan mudah dipahami masyarakat.
Pers Tetap Dibutuhkan di Tengah Ledakan AI
Di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan, Adi menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis yang tidak dapat digantikan begitu saja oleh algoritma.
Algoritma dapat membaca perilaku pengguna. AI mampu menghasilkan tulisan dalam hitungan detik. Media sosial juga mampu menyebarkan informasi dalam waktu sangat singkat.
Namun, menurut Adi, kecepatan tersebut tidak otomatis menghasilkan informasi yang berkualitas.
Yang tetap menjadi kekuatan utama jurnalistik adalah verifikasi, konteks, independensi dan konfirmasi.
“Masyarakat membutuhkan semakin banyak jurnalisme yang berkualitas,” katanya.
Wartawan, lanjut dia, bukan sekadar menjadi orang pertama yang menyampaikan informasi, tetapi harus menjadi pihak yang memastikan informasi tersebut layak dipercaya.
Pemerintah dan Pers Harus Jadi Mitra Kritis
Adi juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan media hanya menjadi pihak yang selalu sejalan dengan pemerintah.
Sebaliknya, pers harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional.
Ketika pemerintah menjalankan program dengan baik, pers harus menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Namun ketika ditemukan kekeliruan, pers juga harus mengingatkan.
Begitu pula ketika ada persoalan masyarakat yang belum terdengar pemerintah, media dapat menjadi jembatan agar aspirasi tersebut sampai kepada pengambil kebijakan.
“Hubungan pemerintah dan media bukan hanya hubungan antara yang memberitakan dan yang diberitakan. Tetapi hubungan antara dua institusi yang sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap publik,” ujarnya.
Adi menambahkan, pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan dan pelayanan yang baik. Sementara pers memiliki tanggung jawab membantu memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai kebijakan dan pelayanan tersebut.
PWI Jabar Didorong Perkuat Ekosistem Informasi
Dalam kesempatan itu, Adi berharap PWI Jawa Barat dapat mengambil peran yang semakin strategis dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.
PWI tidak hanya diharapkan menjadi organisasi profesi yang menjaga kualitas anggotanya, tetapi juga ikut memperkuat literasi digital masyarakat, mendorong pemberantasan hoaks, memperkuat pemahaman informasi publik serta mendorong penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.
Ia menilai pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian dalam menghadapi derasnya arus informasi digital.
Kolaborasi dengan organisasi pers, termasuk PWI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dinilai menjadi bagian penting untuk menciptakan ruang informasi Jawa Barat yang cerdas, sehat dan kritis.
Ahmad Syukri Paparkan Pertanggungjawaban Plt Ketua PWI Jabar
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri yang akrab disapa Ari menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama menjalankan tugas sebagai pimpinan sementara organisasi.
Dalam pemaparannya, Ari menyebut sejumlah program telah dijalankan selama masa kepengurusan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi wartawan dan penguatan organisasi.
Salah satu capaian yang disorot adalah program kompetensi wartawan.
Jawa Barat disebut pernah memperoleh penghargaan dari PWI Pusat sebagai provinsi dengan pelaksanaan program kompetensi yang menonjol, termasuk program sertifikasi terhadap sekitar 1.000 wartawan.
Selain itu, PWI Jawa Barat juga disebut memiliki prestasi di bidang olahraga dan kegiatan organisasi lainnya.
Ari berharap berbagai capaian tersebut dapat dipertahankan dan dilanjutkan oleh kepengurusan PWI Jawa Barat yang akan terpilih melalui konferensi.
Dua Kandidat Berebut Kursi Ketua PWI Jabar
Konferensi PWI Jawa Barat 2026 juga menjadi arena penentuan kepemimpinan organisasi untuk periode berikutnya.
Dua nama disebut menjadi kandidat Ketua PWI Jawa Barat, yakni Tantang Sulaeman dan Hardi Aris.
Ari menilai kedua kandidat merupakan kader PWI Jawa Barat yang memiliki pengalaman serta visi untuk membawa organisasi ke arah yang lebih baik.
Menurutnya, siapapun yang nantinya memperoleh mandat dari peserta konferensi diharapkan mampu memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota.
“Siapapun yang menang, visi keduanya sama, yakni ingin membuat organisasi lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan anggota,” ujar Ari.
Dengan demikian, Konferensi PWI Provinsi Jawa Barat 2026 bukan sekadar pertarungan memperebutkan kursi ketua.
Lebih jauh, forum tersebut menjadi momentum menentukan arah organisasi wartawan Jawa Barat di tengah perubahan besar industri media, ledakan informasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan.
Publik kini menunggu satu hal: siapa yang akan dipercaya memimpin PWI Jawa Barat dan membawa organisasi tersebut menghadapi babak baru dunia jurnalistik yang semakin cepat, kompetitif, sekaligus penuh tantangan. (Bagdja).
