Garut, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Harapan masyarakat Kecamatan Banjarwangi dan Singajaya, Kabupaten Garut, untuk menikmati akses jalan yang lebih layak mulai menemukan titik terang. Proyek preservasi Jalan Pamegatan–Singajaya dengan nilai kontrak sekitar Rp38 miliar resmi memasuki tahap pelaksanaan melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026.
Dimulainya proyek strategis tersebut ditandai dengan kegiatan sosialisasi dan Pre-Construction Meeting (PCM) yang digelar Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat di Aula Kantor Kecamatan Banjarwangi, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Ade Ginanjar, Plt. Kepala BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat Ibnu Kurniawan, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut Agus Ismail, serta unsur pemerintahan dan masyarakat setempat.
Proyek dengan total panjang penanganan 6,5 kilometer ini menjadi angin segar bagi masyarakat Garut bagian selatan. Namun, di balik dimulainya pembangunan tersebut, publik kini menaruh harapan besar terhadap kualitas konstruksi, transparansi pelaksanaan, dan ketepatan waktu penyelesaian.
Bupati Garut Minta Masyarakat Bersabar dan Mendukung Pekerjaan
Syakur menyambut positif dimulainya preservasi Jalan Pamegatan–Singajaya.
Menurutnya, peningkatan infrastruktur jalan tersebut merupakan kebutuhan penting masyarakat yang selama ini mendambakan akses transportasi lebih baik.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Menteri Pekerjaan Umum, serta Anggota Komisi V DPR RI Ade Ginanjar yang turut mengawal aspirasi pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Garut.
“Alhamdulillah pada hari ini mulai terealisasi. Dan tentu saya berharap bahwa ini benar-benar bisa terealisasi dan benar-benar bisa memenuhi harapan masyarakat. Meskipun ini baru 6,5 kilometer, doakeun we, doain lagi supaya semuanya,” ujar Syakur.
Syakur menjelaskan, pekerjaan tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 60 hari.
Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan dukungan dan memahami kemungkinan terjadinya kemacetan maupun pengaturan arus lalu lintas selama proses konstruksi berlangsung.
Menurutnya, ketidaknyamanan sementara selama dua bulan pengerjaan merupakan bagian dari proses menuju tersedianya infrastruktur jalan yang lebih baik.
Ia berharap peningkatan jalan tersebut tidak sekadar memperbaiki kondisi fisik infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kelancaran aktivitas pendidikan, pekerjaan, perdagangan, hingga menekan biaya transportasi dan distribusi barang.
Ade Ginanjar: Aspirasi Infrastruktur Garut Selatan Terus Dikawal
Anggota Komisi V DPR RI Ade Ginanjar menegaskan bahwa pembangunan Jalan Pamegatan–Singajaya merupakan bagian dari perjuangan aspirasi masyarakat daerah melalui dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan, dari total anggaran Program IJD sebesar Rp12 triliun secara nasional, pada tahap ini dialokasikan sekitar Rp4 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai daerah Indonesia.
Ade memastikan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur masyarakat Banjarwangi, Singajaya, hingga Peundeuy melalui tugas dan kewenangannya di Komisi V DPR RI.
“Jadi walaupun saya tidak pernah ke sini, Pak Bupati sering menyampaikan ke saya bagaimana kondisi jalan infrastruktur di Banjarwangi, itu menjadi catatan saya di Komisi V. Jadi orang Banjarwangi-Singajaya-Peundeuy mah ulah sieun memperjuangkan, ditugaskeun di Komisi V mah, saya pasti akan terus memperjuangkan,” ungkap Ade.
Selain memperjuangkan anggaran, Ade juga mengingatkan penyedia jasa konstruksi agar tidak mengabaikan kualitas pekerjaan. Menurutnya, pembangunan jalan harus dilaksanakan secara maksimal sesuai spesifikasi teknis sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Empat Paket Pekerjaan, Anggaran Kontrak Sekitar Rp38 Miliar
Sementara itu, Plt. Kepala BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat Ibnu Kurniawan memaparkan bahwa preservasi Jalan Pamegatan–Singajaya dibagi menjadi empat paket pekerjaan dengan total panjang penanganan mencapai 6,5 kilometer.
Pekerjaan menggunakan konstruksi beton kaku atau rigid pavement dengan ketebalan 20 sentimeter, lapisan beton kurus (lean concrete) 10 sentimeter, serta Lapis Pondasi Atas (LPA).
Adapun lebar jalan berkisar antara 4 hingga 4,5 meter, menyesuaikan kondisi lapangan dan ketersediaan lahan.
“Preservasi Jalan Pamegatan–Singajaya ini terbagi empat paket. Dengan total panjang penanganan itu 6,5 kilo. Dengan alokasi anggaran untuk pengadaannya sendiri sebenarnya Rp43 miliar, tapi nilai kontraknya itu sekitar Rp38 miliar,” jelas Ibnu.
Ia menambahkan, seluruh jajaran terkait dan kontraktor pelaksana harus mempersiapkan strategi pekerjaan secara matang serta mengoptimalkan waktu pelaksanaan.
Hal tersebut dinilai penting mengingat target penyelesaian hanya 60 hari, ditambah kondisi geografis wilayah Banjarwangi yang membutuhkan perencanaan teknis dan manajemen pekerjaan secara cermat.
Kontrak Besar, Pengawasan dan Kualitas Tak Boleh Kendor
Dimulainya proyek preservasi Jalan Pamegatan–Singajaya menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan konektivitas wilayah Garut bagian selatan.
Dengan nilai kontrak sekitar Rp38 miliar dan panjang penanganan 6,5 kilometer, masyarakat tentu berharap pembangunan tersebut tidak hanya selesai sesuai jadwal, tetapi juga menghasilkan konstruksi yang kokoh, berkualitas, dan memiliki daya tahan jangka panjang.
Target penyelesaian selama 60 hari menjadi tantangan tersendiri bagi kontraktor pelaksana. Kecepatan pengerjaan harus tetap berjalan seiring dengan pemenuhan spesifikasi teknis dan standar mutu konstruksi.
Karena itu, pengawasan dari BBPJN, pemerintah daerah, serta pihak terkait menjadi elemen penting untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Masyarakat Banjarwangi dan Singajaya kini menanti bukti nyata dari proyek tersebut. Sebab, keberhasilan pembangunan bukan semata diukur dari dimulainya pekerjaan atau besarnya anggaran, melainkan dari kualitas jalan yang dapat dinikmati masyarakat secara aman dan berkelanjutan.
Kontrak boleh mencapai puluhan miliar rupiah, tetapi hasil pembangunanlah yang akan menjadi ukuran sesungguhnya dari manfaat program bagi masyarakat. (Asan)
