SNU|Bandung,- Drama politik kembali terjadi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, kali ini, giliran Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, yang menjadi sorotan tajam usai secara terang-terangan disindir oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, di hadapan para anggota DPRD dalam sidang paripurna, Kamis (19/6/2025).
Momen panas itu terjadi saat rapat paripurna penyampaian jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Erwan, yang didapuk mewakili Gubernur Dedi Mulyadi, secara blak-blakan mempertanyakan ketidakhadiran Sekda Herman yang disebut-sebut tak pernah sekalipun hadir dalam rapat-rapat paripurna DPRD, bahkan saat agenda penting pemerintahan.
“Sekalian tanyakan, kamqna saja Sekda Jabar selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah Sekda Jabar hadir, dan sekarang pun di kantor tidak ada, coba tanyakan yang terhormat anggota DPRD,” sentil Erwan lantang, disambut tepuk tangan Anggota Dewan yang hadir.
Pernyataan Wagub Jabar itu seolah menjadi tamparan keras di ruang sidang terhormat, yang selama ini kerap diwarnai absennya sejumlah pejabat strategis dalam rapat-rapat krusial.
Bahkan, menurut beberapa anggota DPRD, ketidakhadiran Sekda dalam sidang paripurna ini sudah berulang kali terjadi tanpa alasan jelas, menandakan lemahnya komitmen administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sekda Membela Diri Lewat Instagram
Tak lama setelah sindiran pedas itu viral di media sosial dan grup-grup WhatsApp para pejabat daerah, Herman Suryatman akhirnya angkat suara, bukan di forum resmi, melainkan melalui akun Instagram pribadinya, @hermansuryatman.
Herman mengunggah tangkapan layar jadwal kerjanya pada hari itu, mengklaim bahwa dirinya sedang mendapat tugas mendampingi Menko PMK dalam kunjungan kerja ke lokasi bencana pergerakan tanah di Sukatani, Kabupaten Purwakarta.
“Mohon maaf atas keterlambatan tadi pagi pukul 10.30 WIB. Kami harus mendampingi kunjungan kerja Menteri PMK ke lokasi bencana tanah longsor di Pasirmunjul Purwakarta,” tulis Herman dalam unggahan tersebut.
Herman pun mengungkapkan bahwa kepergiannya atas disposisi langsung Gubernur Dedi Mulyadi dan meminta maaf jika kinerjanya belum memuaskan pimpinan dan masyarakat Jawa Barat.
Namun langkah membela diri di media sosial ini justru menuai kritik lebih keras dari berbagai pihak, terutama kalangan legislatif.
Anggota DPRD: “Kalau Sibuk, Silakan Mundur!”
Beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menilai sikap Sekda Herman sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap lembaga legislatif.
Mereka menegaskan, Rapat Paripurna adalah forum resmi tertinggi dalam tata kelola pemerintahan daerah yang tidak boleh diabaikan oleh pejabat setingkat Sekretaris Daerah.
“Jabatan Sekda itu bukan main-main, kalau memang tak sanggup membagi waktu, atau lebih sibuk ngurus agenda lain ketimbang Rapat Paripurna yang menentukan nasib APBD rakyat Jawa Barat, lebih baik mundur saja,” ujar salah satu anggota DPRD Jabar.
“Ini bukan pertama, bukan kedua, tapi sudah kesekian kalinya Sekda Jabar absen, lucunya, selalu beralasan tugas luar, padahal Agenda Paripurna itu bisa dikoordinasikan, bahkan kalau perlu, Gubernur Jabar sekalipun wajib mengatur prioritas, jangan jadikan tugas luar sebagai tameng ketidakprofesionalan,” ujar salah satu anggota DPRD Jabar.
Sekda Jabar Gagal Menjalankan Fungsi Koordinasi
Polemik ini menandakan lemahnya koordinasi internal Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, sebagai pejabat karier tertinggi ASN di provinsi, Sekda Jabar seharusnya mampu menjadi motor penggerak sekaligus penghubung antara eksekutif dan legislatif.
“Kalau Sekda saja abai terhadap sidang paripurna, bagaimana masyarakat bisa percaya birokrasi berjalan profesional? ini preseden buruk, apalagi pembelaan di media sosial itu tidak etis, seolah menjadikan publik sebagai wasit atas kegagalannya menjalankan tanggung jawab formal,” tegas
salah satu anggota DPRD Jabar
Politik Simbolik dan Drama Kepemimpinan di Pemprov Jabar
Kritikan keras ini makin membuktikan relasi antara eksekutif dan legislatif di Jawa Barat tengah rapuh. Isu ketidakhadiran Sekda Jabar ini dianggap simbol dari problem kepemimpinan yang tidak solid di lingkungan Pemprov Jabar pasca-transisi kepemimpinan dari Ridwan Kamil ke Dedi Mulyadi.
Banyak pihak menilai, konflik diam-diam di internal Pemprov kian terlihat di permukaan, sindiran keras Wagub Erwan seakan menjadi puncak kekesalan terhadap Sekda Jabar yang selama ini dinilai tak mampu menjembatani kebijakan antara Pemerintah Provinsi dan DPRD.
Ini bukan cuma soal absensi, ini soal wibawa kepemimpinan, kalau posisi Sekda Jabar sudah tidak bisa menjaga kehadiran di sidang Paripurna, maka siapa yang bisa diharapkan menakhodai administrasi Pemerintahan.
Publik Menanti Langkah Tegas Gubernur Dedi Mulyadi
Kini, semua mata tertuju ke Gubernur Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM, masyarakat, Legislatif, dan pengamat menunggu apakah KDM akan mengambil tindakan tegas atau membiarkan Sekda Jabar tetap di posisinya meski menuai polemik.
Karena jika dibiarkan, bukan tidak mungkin problem ini akan terus berulang dan kian memperburuk citra Pemerintahan Jawa Barat di mata publik.
Apabila pemimpinnya lemah, ASN-nya malas, DPRD-nya diabaikan, rakyatnya mau jadi apa?”
