Cimahi, Jabar | secondnewsupdate.co.id — Peta politik Kota Cimahi memasuki babak baru. Wali Kota Cimahi Ngatiyana secara aklamasi terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Cimahi yang digelar Senin, 21 September 2026.
Terpilihnya Ngatiyana secara aklamasi menjadi momentum penting bagi Partai Golkar Kota Cimahi dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menatap dinamika politik menuju kontestasi 2029.
Namun, di balik amanah baru tersebut, Ngatiyana menegaskan dirinya tidak ingin membuat janji yang muluk-muluk. Ia memilih melanjutkan berbagai hal yang sudah berjalan baik, kemudian memperbaikinya agar ke depan dapat memberikan hasil yang lebih optimal.
“Yang sudah baik, kita lanjutkan. Kalau masih ada kekurangan, tentu kita perbaiki. Saya tidak ingin muluk-muluk. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan saya, Partai Golkar Kota Cimahi bisa menjadi lebih baik,” ujar Ngatiyana usai terpilih.
Bagi Ngatiyana, jabatan Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi bukan sekadar posisi struktural dalam organisasi politik.
Amanah tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan melalui konsolidasi, kedisiplinan, komunikasi, serta kerja nyata di tengah masyarakat.
Dari Prajurit untuk Amanah Politik
Ngatiyana yang memiliki latar belakang sebagai prajurit TNI membawa prinsip loyalitas, disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah barunya.
Menurutnya, pengalaman sebagai prajurit telah membentuk cara pandang dalam menghadapi setiap tugas yang dipercayakan kepadanya.
“Saya dibesarkan sebagai prajurit. Dalam kehidupan prajurit, loyalitas dan disiplin adalah nilai yang sangat penting. Ketika mendapatkan sebuah amanah, yang utama bagi saya adalah melaksanakan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tetap berada dalam koridor aturan serta kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Prinsip tersebut, kata Ngatiyana, juga akan menjadi pijakan dalam memimpin Partai Golkar Kota Cimahi.
Ia menilai setiap keputusan organisasi harus dihormati dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan aturan yang berlaku.
Golkar Cimahi Diminta Hadir di Tengah Masyarakat
Setelah memperoleh mandat melalui Musda, Ngatiyana mengajak seluruh kader dan jajaran pengurus Partai Golkar Kota Cimahi memperkuat persatuan internal.
Ia meminta kader tidak hanya hadir ketika momentum politik datang, tetapi mampu membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kerja nyata.
“Saya mengajak seluruh kader Golkar Cimahi untuk turun ke masyarakat. Dengarkan keluhan mereka, pahami kebutuhannya, dan hadir dengan solusi. Jangan hanya meminta masyarakat mengenal Golkar, tetapi Golkar harus membuat masyarakat merasakan manfaat kehadiran kader-kadernya,” katanya.
Menurut Ngatiyana, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh kualitas kader serta kemampuan membangun kepercayaan masyarakat.
Karena itu, Golkar Cimahi diharapkan mampu berkembang menjadi organisasi politik yang terbuka, modern dan adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap memiliki akar yang kuat di tengah masyarakat.
“Kita harus bekerja dengan disiplin. Kita harus kompak. Kita harus menghormati perbedaan. Dan yang paling penting, kita harus membangun politik yang memberikan manfaat. Kalau masyarakat membutuhkan kita, kader Golkar harus hadir,” ujarnya.
Sinergi Pemerintahan dan Politik Harus Tetap Proporsional
Di sisi lain, Ngatiyana menegaskan adanya perbedaan ruang tanggung jawab antara dirinya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi dan sebagai Wali Kota Cimahi.
Sebagai kepala daerah, ia menegaskan dirinya merupakan pemimpin bagi seluruh masyarakat Cimahi tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik.
“Sebagai wali kota, saya adalah wali kota bagi seluruh masyarakat Cimahi. Saya juga harus menjadi mitra bagi seluruh partai politik yang ada di Kota Cimahi. Tidak ada masyarakat Cimahi yang boleh merasa bukan bagian dari pemerintahan ini,” tuturnya.
Menurutnya, perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun setelah proses politik selesai, seluruh elemen memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga Kota Cimahi tetap aman, kondusif dan produktif.
“Pemerintah membutuhkan DPRD, membutuhkan partai politik, membutuhkan dunia usaha, membutuhkan komunitas, membutuhkan tokoh masyarakat, dan tentu saja membutuhkan seluruh warga Cimahi,” katanya.
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Perhatian
Ngatiyana juga menyoroti pentingnya hubungan yang konstruktif antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Menurutnya, Kota Cimahi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu menerjemahkan arah pembangunan nasional sesuai kebutuhan dan karakter masyarakat daerah.
“Cimahi adalah bagian dari Indonesia. Pemerintahan daerah harus berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional, tetapi tetap mampu menerjemahkannya sesuai kebutuhan dan karakter masyarakat Cimahi. Ada kebijakan nasional yang harus kita ikuti, tetapi implementasinya harus memiliki kearifan lokal,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa membangun komunikasi dengan pemerintah tingkat atas bukan semata-mata persoalan politik, tetapi juga bagian dari kebutuhan pemerintahan dalam memperjuangkan kepentingan pembangunan daerah.
Kemandirian Fiskal Tetap Menjadi Pekerjaan Rumah
Dalam menjalankan pembangunan, Ngatiyana menyadari bahwa kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu faktor penting.
Karena itu, selain memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga harus dilakukan secara sehat dan tidak membebani masyarakat.
“Kita harus realistis. Kota Cimahi membutuhkan sumber daya yang cukup untuk membangun. Karena itu, kemampuan pemerintah kota dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat harus diperkuat. Tetapi pada saat yang sama, PAD juga harus terus kita tingkatkan secara sehat, tanpa membebani masyarakat,” katanya.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuka ruang lebih luas bagi Kota Cimahi untuk mengoptimalkan berbagai program pembangunan, sekaligus meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan masyarakat.
Janji Politik Harus Berujung pada Kerja Nyata
Ngatiyana juga menegaskan bahwa amanah politik yang diperolehnya tidak boleh berhenti pada seremoni maupun slogan.
Baginya, setiap janji politik harus diterjemahkan menjadi pekerjaan pemerintahan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Saya tidak ingin janji politik berhenti sebagai kata-kata pada masa kampanye. Janji politik harus menjadi komitmen moral untuk bekerja. Karena itu, selama saya diberikan amanah memimpin Kota Cimahi, orientasi saya tetap kepada pelayanan dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebut pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, lingkungan serta ketenteraman akan tetap menjadi bagian penting dalam agenda pengabdian di Kota Cimahi.
Ukuran keberhasilan pemerintahan, menurutnya, bukan semata-mata dari banyaknya program atau besarnya anggaran, tetapi sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Aklamasi Jadi Modal Konsolidasi Menuju 2029
Terpilihnya Ngatiyana secara aklamasi sekaligus membuka fase baru bagi Partai Golkar Kota Cimahi.
Momentum Musda diharapkan menjadi titik awal konsolidasi organisasi agar seluruh jajaran pengurus dan kader dapat bergerak dalam satu arah menghadapi dinamika politik ke depan, termasuk persiapan menuju kontestasi politik 2029.
Namun Ngatiyana menekankan bahwa proses menuju 2029 tidak boleh hanya diisi dengan aktivitas politik praktis.
Menurutnya, pekerjaan paling penting bagi kader adalah membangun kepercayaan masyarakat melalui kehadiran dan kerja nyata.
“Yang sudah baik kita pertahankan, yang belum baik kita perbaiki. Kita bekerja bersama-sama. Mudah-mudahan Partai Golkar Kota Cimahi semakin solid dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menjaga Cimahi sebagai Rumah Bersama
Menutup pernyataannya, Ngatiyana mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas Kota Cimahi.
Ia ingin perbedaan politik tidak menjadi penghalang bagi seluruh pihak untuk bekerja sama membangun kota.
“Saya ingin Cimahi tetap menjadi rumah bersama. Rumah bagi seluruh agama, seluruh kelompok masyarakat, seluruh partai politik, seluruh generasi, dan seluruh warga. Perbedaan adalah kenyataan dalam demokrasi, tetapi persatuan adalah pilihan yang harus terus kita rawat,” katanya.
Amanah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi, lanjut Ngatiyana, akan dijalankan berdampingan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
Dua amanah tersebut memiliki ruang berbeda, tetapi menurutnya bermuara pada satu nilai yang sama, yakni pengabdian kepada masyarakat dan kepentingan bangsa.
“Saya adalah prajurit yang mendapat amanah baru. Prinsip saya tetap sama: loyal kepada negara, patuh kepada konstitusi dan aturan, bekerja dengan disiplin, dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan terpilihnya Ngatiyana secara aklamasi, Partai Golkar Kota Cimahi kini memasuki babak konsolidasi baru.
Tantangan berikutnya bukan hanya bagaimana menjaga soliditas internal, tetapi juga bagaimana menerjemahkan kepemimpinan baru tersebut menjadi kerja organisasi yang semakin dekat dengan masyarakat Cimahi. (Bagdja)
