SNU//Cimahi – Pakar Komunikasi Aring Sriyono, SH dalam mencermati kondisi bangsa belakangan ini, sangatlah memprihatinkan dengan munculnya berbagai aksi unjuk rasa dari Mahasiswa, masyatakat yang ditujukan kepada DPR RI hingga DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten di seluruh tanah air, hingga menelan banyak korban.
Menurut Aring, saat ditemui di kawasan pemkot Cimahi, jalan Rd Demang Hardjakusumah nomor 1 Kecamatan Cimahi Utara, menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan oleh masyarakat yang mengatas namakan mahasiswa, Ormas dan LSM,
“Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari aparatur negara,” ucap Aring
Seperti dari Forum Ormas dan LSM Kota Cimahi yang menggelar aksi unjuk rasa (UNRAS) yang menyampaikan aspirasinya kepada DPRD, menurut Aring dikarenakan adanya kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat saat ini.
“Melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Cimahi saat ini, tidak jauh berbeda dengan kota kabupaten lain sesuai dengan anggaran atau APBD masing masing,” ucapnya.
Untuk Kota Cimahi sangat memprihatinkan karena anggaran APBD sebagian besar untuk kepentingan DPRD ketimbang pembangunan dan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Sehingga Aring, berharap gerakan dari ormas dan LSM hari ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Perjalanan Dinas DPRD perlu di evaluasi dan dianggap tidak evisien, yang cenderung memperkaya diri mereka sendiri dan terjadi pemborosan anggaran, sedangkan out putnya tidak jelas,” tegas Aring.
Lebih lanjut menurut Aring, sebaiknya anggaran yang dipakai studi banding ataupun perjalanan dinas ini dapat di relokasikan kepada kegiatan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Seperti pengadaan sarana air bersih, makan bergizi, stunting dan masalah krusial lainnya,” jelas Dia.
Untuk biaya perjalan dinas para pimpinan dan anggota DPRD kota Cimahi bulan agustus 2025 sekarang ini saja mencapai Rp. 1.446.770.000 (satu milyar empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh pulu ribu rupiah).
“Dalam satu tahun, anggaran berarti mencapai Rp. 17.361.240.000 (tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh juta rupiah) anggaran yang sangat besar yang harus segera dihentikan,” tandas Aring.
Belum lagi setiap pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan gaji dan tunjangan yang sudah tinggi,
“Tetapi tetap saja perjalanan dinas terus dilakukan, bahkan mengajukan kenaikan tunjangan mereka, apakah mereka tidak tahu kondisi ekonomi masyarakat saat ini?,” tanya Aring.
Diakhir pembicaraannya, menurut Aring dapat dilihat dari rincian penghasilan gaji anggota dewan, mulai dari tunjangan jabatan, istri, anak, dan beras,
“Bahkan transportasi dan perumahan bagi unsur pimpinan DPRD mencapai Rp.75 juta hingga Rp. 90 juta perbulan, sedangkan untuk anggota dan pimpinan komisi mencapai Rp. 75 juta perbulan, sehingga tidak ada lagi alasan lain untuk menolak permohonan kenaikan tunjangan perumahan DPRD dan menghentikan biaya perjalanan dinas ataupun kunjungan kerja,” tutup Aring (Laurent)
