Kab Bandung/ secondnewsupdate.co.id – Puluhan insan pers menghadiri undangan resmi yang diselenggarakan oleh pengelola wisata air panas Jiwanta di Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Rabu (3/6/2026).
Namun, pertemuan yang diharapkan menjadi forum klarifikasi terkait sejumlah persoalan justru berakhir tanpa hasil yang jelas.
Ketua Jurnalis Independen Bersatu (JITU), Bandi, mengatakan bahwa pertemuan tersebut digelar atas inisiatif pihak pengelola Jiwanta untuk menjawab berbagai pertanyaan awak media, terutama terkait dugaan penolakan akses peliputan saat acara grand opening beberapa waktu lalu.
“Tujuan pertemuan ini, sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh pihak pengelola, adalah memberikan penjelasan mengenai alasan penolakan akses peliputan yang dialami sejumlah wartawan saat grand opening. Selain itu, kami juga mempertanyakan status, legalitas, dan transparansi pengelolaan kawasan wisata yang selama ini dinilai tertutup,” ujar Bandi.
Namun menurutnya, harapan tersebut tidak terwujud. Pihak pengelola dinilai menghindari pembahasan substansi dan tidak memberikan jawaban yang memadai atas berbagai pertanyaan yang diajukan.
“Mereka bahkan mengaku tidak mengetahui adanya peristiwa penolakan peliputan dan tidak mengetahui pemberitaan yang sudah beredar terkait persoalan tersebut. Kami datang memenuhi undangan secara resmi dan profesional, tetapi yang kami terima hanya jawaban yang berputar-putar tanpa kejelasan,” katanya.
Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua Perkumpulan Wartawan Pacira, Bachtiar, yang menilai pertemuan tersebut tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi perhatian insan pers.
Selain tidak memperoleh jawaban yang jelas, para wartawan juga mengaku kecewa terhadap pelayanan selama kegiatan berlangsung.
Mereka menilai tidak ada fasilitas dasar yang disediakan bagi peserta pertemuan, termasuk sekadar air minum.
Di akhir pertemuan, pihak pengelola menyampaikan bahwa pembahasan akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya yang direncanakan berlangsung pekan depan. Namun, hingga pertemuan ditutup, belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaannya.
Menurut Bandi, sikap tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pengelola terhadap keterbukaan informasi publik.
“Kami menilai sikap tertutup dan menghindar dari wartawan berpotensi bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 Ayat 3 yang menjamin hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi,” tegasnya.
Para wartawan yang hadir meminta pihak pengelola memberikan penjelasan secara terbuka dan konkret, sekaligus mempertanyakan pandangan manajemen terhadap peran pers sebagai mitra dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
Sementara itu, Hamdan selaku Manajer Operasional Jiwanta membantah adanya niat untuk melecehkan atau mengabaikan awak media.
“Kami memohon maaf atas apa yang telah terjadi. Kami berharap rekan-rekan media dapat mengisi daftar hadir, dan kami akan mengundang kembali pada pertemuan pekan depan untuk bersilaturahmi dan melanjutkan pembahasan,” ujar Hamdan.
Sebelumnya, sejumlah wartawan mengaku kecewa karena saat grand opening Jiwanta pekan lalu mereka tidak diperkenankan melakukan peliputan.
Peristiwa tersebut memicu tudingan bahwa pihak pengelola bersikap diskriminatif terhadap media. (Apih)
