Cimahi//secondnewsupdate.co.id – Ambisi modernisasi layanan publik di kawasan Pasar Atas Kota Cimahi justru memantik polemik.
Penerapan sistem parkir elektronik berbasis gate otomatis yang dikelola pihak ketiga kini menuai kritik tajam karena dinilai mengorbankan masyarakat kecil.
Kebijakan yang dijalankan melalui kerja sama dengan perusahaan asal Bekasi itu menggantikan sistem lama yang sebelumnya dikelola langsung oleh warga sekitar.
Selama lebih dari lima tahun, pengelolaan parkir berbasis swadaya tersebut menjadi sumber penghidupan bagi puluhan warga.
Kini, kondisi berbalik. Sejak sistem baru diterapkan, banyak warga kehilangan pekerjaan secara mendadak.
Deni, warga RW 05, mengungkapkan bahwa masyarakat tidak anti terhadap perubahan. Namun, ia menilai kebijakan tersebut kurang mempertimbangkan dampak sosial yang muncul di lapangan.
“Kalau tujuannya bagus, kami dukung. Tapi jangan sampai yang kecil justru tersingkir. Kami juga butuh hidup,” ujarnya saat ditemui di area Pasar Atas. Jum’at (3/4/2026).
Ia menyebut, penghasilan yang dulu cukup untuk kebutuhan sehari-hari kini nyaris tak tersisa.
Bahkan sebagian warga yang masih dilibatkan pun hanya mendapat bagian yang jauh dari kata layak.
Keluhan senada disampaikan Rahmat Hidayat dari RW 08. Ia mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kerja lokal yang terserap kini menyusut drastis.
“Dulu sekitar 20 orang yang bekerja di parkiran, sekarang tinggal beberapa saja. Sisanya harus mencari pekerjaan lain,” katanya.
Tak hanya kehilangan pekerjaan, warga juga merasa suaranya tidak didengar. Upaya untuk menyampaikan aspirasi melalui audiensi dengan DPRD disebut tidak membuahkan hasil.
“Sudah dua kali kami coba komunikasi sebelum lelang, tapi tidak ada tanggapan. Jadi kami merasa ditinggalkan,” tegas Rahmat.
Dampak kebijakan ini turut dirasakan para pedagang Pasar Atas.
Sistem parkir elektronik dinilai membuat akses menjadi kurang praktis bagi pengunjung, yang berimbas pada penurunan jumlah pembeli.
“Sekarang pembeli jadi berkurang. Banyak yang bilang ribet, jadi malas masuk,” ungkap salah satu pedagang.
Padahal sebelumnya, warga sempat berupaya mengikuti proses tender agar tetap bisa mengelola parkir secara mandiri.
Namun, keterbatasan modal membuat mereka kalah bersaing dengan perusahaan besar.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah modernisasi harus selalu dibayar mahal oleh masyarakat kecil?
Warga kini mendesak Pemerintah Kota Cimahi untuk tidak tutup mata, evaluasi menyeluruh diminta segera dilakukan, dengan menempatkan aspek sosial sebagai prioritas utama, bukan sekadar efisiensi dan teknologi.
Polemik ini menjadi alarm keras bahwa pembangunan tanpa keberpihakan berisiko menciptakan ketimpangan baru di tengah upaya pemerintah yang justru ingin menekan pengangguran dan memperkuat ekonomi lokal. (Bagdja)
