Jawa Barat, Cimahi l secondnewsupdate.co.id – DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada masyarakat.
Langkah tersebut ditandai dengan pelantikan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi Masa Bakti 2025–2030, Rabu (26/8/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Kota Cimahi tersebut dipimpin Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi, Pranjani Harianto LBN Radja, dan dihadiri sekitar 90 peserta.
Mereka terdiri dari jajaran pengurus DPC, kader partai dari tingkat RW hingga tamu undangan.
Namun, agenda tersebut bukan sekadar seremoni organisasi. Momentum pelantikan sekaligus menjadi penanda dibukanya Pos Aduan Rakyat Kota Cimahi serta layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat.
Melalui layanan tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan persoalan hukum maupun permasalahan yang membutuhkan pendampingan.
Bahkan, layanan BBHAR diarahkan tidak berhenti pada konsultasi, tetapi dapat berlanjut hingga proses pendampingan dan penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
BBHAR Bidik Persoalan Rakyat dari Pendidikan hingga Administrasi Kependudukan
Dalam pelaksanaannya, Bidang Advokasi Umum BBHAR DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi akan memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Sejumlah isu yang menjadi fokus antara lain persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, hingga administrasi kependudukan yang berkaitan dengan pelayanan Disdukcapil.
Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pintu bagi masyarakat yang mengalami persoalan hukum namun selama ini terkendala akses, informasi maupun biaya untuk mendapatkan konsultasi dan pendampingan.
Konsep tersebut juga menjadi bagian dari kolaborasi antara pengurus partai, Fraksi PDI Perjuangan dan BBHAR dalam membangun sistem advokasi yang lebih dekat dengan masyarakat.
Dengan demikian, keberadaan BBHAR tidak hanya ditempatkan sebagai perangkat bantuan hukum internal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menghadirkan akses bantuan hukum yang lebih mudah bagi warga.
Struktur BBHAR PDI Perjuangan Cimahi Masa Bakti 2025–2030
Berdasarkan Surat Keputusan, susunan BBHAR DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi Masa Bakti 2025–2030 terdiri dari sejumlah bidang dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Agung Yudaswara,
Pranjani Harianto LBN Radja,
Freddy Siagian
Edwin Bayu Paonganan,
Ilyasa Remsa Primera,
Kepala BBHAR:
Rizkia Apriadi,
Sekretaris:
Yosua Putra Pratama.
Bendahara:
Norton Valarian,
Wakil Kepala Bidang: Satya Mangapul Pasaribu,
Anggota: Take Carvallo Johannes AS
Bidang II – Hubungan Antar Lembaga
Wakil Kepala Bidang: Alfredo Febrian Munthe
Anggota: Zaidan Nabil Razaan
Bidang III – Pemilu/Pemilukada
Wakil Kepala Bidang: Akhif Arrohman Sagi,
Anggota: Muhammad Rizky
Bidang IV – Kajian Hukum dan Paralegal
Wakil Kepala Bidang: Natasya Supriyatna,
Anggota: Oscar Cevin,
Bidang V – Keamanan Siber dan Komunikasi Publik
Wakil Kepala Bidang: Yesa Hendrawan,
Anggota: Mahesa Wahyu Arya Ramadhan
Dorong Advokasi yang Lebih Dekat dengan Masyarakat
Dengan terbentuknya struktur tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi advokasi dan bantuan hukum bagi masyarakat.
Pos Aduan Rakyat diharapkan menjadi ruang komunikasi bagi warga yang membutuhkan informasi maupun konsultasi terkait persoalan hukum.
Kehadiran layanan gratis tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat di tingkat lokal.
Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan hukum tidak semata-mata berkaitan dengan proses di ruang persidangan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan perlindungan atas persoalan kemanusiaan.
Melalui BBHAR, DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi berharap kerja-kerja advokasi dapat dilakukan secara lebih terarah, responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Gotong Royong, Hanya Untuk Rakyat.” (Bagdja)
