Kab Bandung/secondnewsupdate.co id – Pemerintah Kabupaten Bandung terpilih sebagai salah satu peserta Implementasi Tahap I Program E-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas Tahun 2026, yang diluncurkan secara nasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kamis (18/6/2026).
Program tersebut resmi diluncurkan di Auditorium Agus Dwiyanto, Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Pusat, dan dihadiri langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala LAN Muhammad Taufiq, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, serta para gubernur dan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Program E-Learning ASN Berintegritas merupakan langkah strategis dalam memperkuat budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara.
Program hasil kolaborasi antara KPK, Kementerian PAN-RB, BKN, dan LAN ini dirancang untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui sistem pembelajaran digital yang berkelanjutan.
Dalam peluncuran tersebut, diumumkan delapan instansi dan pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai peserta Implementasi Tahap I Program E-Learning ASN Berintegritas Tahun 2026.
Delapan peserta tersebut meliputi Mahkamah Konstitusi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKN, Badan Karantina Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Tangerang, dan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Terpilihnya Kabupaten Bandung menjadi kebanggaan tersendiri karena merupakan satu-satunya pemerintah kabupaten di Indonesia yang dipercaya mengikuti implementasi program pada tahap pertama.
Kepercayaan tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyambut baik penunjukan tersebut.
Menurutnya, program ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
“Program ini menjadi momentum penting untuk terus menanamkan nilai-nilai integritas kepada seluruh ASN. Dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital, diharapkan budaya antikorupsi semakin mengakar dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui keterlibatan dalam program ini, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap dapat menjadi contoh dalam penerapan budaya integritas di lingkungan pemerintahan daerah serta memperkuat reformasi birokrasi yang berkelanjutan. (Apih)
