Kab Bandung/ secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kabupaten Bandung kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Pemkab Bandung berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian prestisius tersebut diumumkan dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jawa Barat yang berlangsung di Auditorium Lantai 5 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Selasa (9/6/2026).
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang akrab disapa KDS, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit pengelolaan keuangan pemerintah tersebut.
“Alhamdulillah, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, opini BPK RI Perwakilan Jawa Barat adalah Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang ke-10 kali berturut-turut,” ujar KDS.
Menurutnya, mempertahankan predikat WTP selama satu dekade bukanlah pekerjaan mudah.
Prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang secara konsisten menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah.
KDS menjelaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan sistem pengelolaan keuangan di Kabupaten Bandung berjalan secara baik dan berkesinambungan, mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan anggaran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan di Kabupaten Bandung terus berjalan sesuai prinsip good governance dan mampu memenuhi standar yang ditetapkan,” katanya.
Satu Dekade WTP, Bukti Konsistensi Tata Kelola Pemerintahan
Raihan WTP tahun ini sekaligus memperpanjang catatan positif Kabupaten Bandung yang sebelumnya juga memperoleh opini serupa atas LKPD Tahun Anggaran 2024.
Dengan demikian, Pemkab Bandung resmi menorehkan sejarah sebagai daerah yang mampu mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut tanpa terputus.
Keberhasilan tersebut, lanjut KDS, tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawasan internal, serta berbagai pihak yang turut mengawal proses pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan, melainkan instrumen untuk memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang terpenting bukan semata-mata mendapatkan WTP, tetapi bagaimana tata kelola keuangan yang baik itu mampu menghadirkan pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Komitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
Meski kembali meraih opini tertinggi, Pemkab Bandung berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut guna memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.
KDS berharap capaian satu dekade WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan publik.
Sebagai informasi, opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah atas kewajaran penyajian laporan keuangan.
Penilaian tersebut didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Dengan keberhasilan meraih WTP ke-10 secara berturut-turut, Kabupaten Bandung kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah di Jawa Barat yang konsisten menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. (Apih)
