Garut/secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
Langkah tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Pilar-Pilar Sosial terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang dipimpin langsung Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, di Aula Dinas Sosial Kabupaten Garut, Tarogong Kidul, Senin (20/7/2026).
Dalam arahannya, Syakur menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut.
“Ini adalah solusi yang khusus, yang dibuatkan teruntuk orang-orang yang khusus,” ujar Syakur.
Ia mengungkapkan, Kabupaten Garut memiliki tantangan besar karena jumlah penduduk mencapai sekitar 2,8 juta jiwa dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat.
Berdasarkan data terbaru, sebanyak 252.520 jiwa atau 9,39 persen penduduk Garut masih berada dalam kategori miskin.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan intervensi yang terarah dan melibatkan seluruh elemen agar program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif.
“Oleh sebab itu, kami akan terus melakukan intervensi dan upaya pengentasan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut guna menciptakan keluarga yang adil, makmur, dan sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Marlinda Siti Hana, memaparkan sebaran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Tercatat, Desil 1 sebanyak 363.422 jiwa, Desil 2 sebanyak 377.013 jiwa, Desil 3 sebanyak 423.760 jiwa, Desil 4 sebanyak 403.430 jiwa, dan Desil 5 sebanyak 310.128 jiwa.
Marlinda menjelaskan, berbagai program bantuan sosial telah menjangkau sekitar 1,8 juta masyarakat Garut yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5.
Bantuan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 100.000 kepala keluarga, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 211.684 kepala keluarga, Bantuan Pangan Nasional (Bapanas) sebanyak 227.999 kepala keluarga, penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 1.010.188 jiwa, bantuan tunai APBD bagi 492.750 jiwa, Program Keluarga Berkelanjutan untuk 1.000 kepala keluarga, serta Jaring Pengaman Daerah Berkelanjutan (JPDB) bagi 7.998 keluarga penerima manfaat.
Menurut Marlinda, rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi efektivitas berbagai program yang telah berjalan.
“Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan penyelenggaraan bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Asan)
