SNU|Bandung,- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan pentingnya birokrasi adaptif yang berorientasi pada pelayanan publik sebagai kunci mewujudkan good and clean governance. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi prioritas mengingat Jawa Barat masih menghadapi persoalan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, hingga kualitas pendidikan yang belum merata.
Hal itu disampaikan Ono Surono pada momentum peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (19/8/2025).
“Pemerintahan yang baik tidak bisa dilepaskan dari basis data yang akurat. Data yang valid adalah pondasi perencanaan sekaligus evaluasi kebijakan publik. Tanpa itu, kebijakan berpotensi salah sasaran,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ono mencontohkan lemahnya basis data di Jawa Barat, salah satunya terkait angka putus sekolah. Hingga kini, kata dia, belum ada kejelasan mengenai jumlah lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA atau justru tidak melanjutkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut angka 600 ribu dinilai belum terurai secara detail mengenai sebarannya.
Meski pemerintah pusat telah meluncurkan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi (DTSE), Ono menekankan pentingnya pendataan yang objektif dan profesional di tingkat desa. Hal itu, menurutnya, agar program penanggulangan kemiskinan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga menyoroti belum maksimalnya kolaborasi pentahelix di Jawa Barat, yakni kerja sama antara pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Padahal, menurutnya, kolaborasi ini merupakan kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dalam konteks pengelolaan APBD, Ono mengkritisi dihapusnya bantuan keuangan untuk kabupaten, kota, bahkan desa. Kebijakan tersebut, menurutnya, memperlambat penyelesaian persoalan rakyat karena banyak daerah kehilangan dukungan anggaran strategis.
“Pemerintah provinsi harus memastikan kebijakan yang diambil bersifat komprehensif dan terintegrasi. Jangan hanya fokus pada kewenangan provinsi, tetapi juga harus menyentuh langsung kepentingan rakyat kecil,” ujarnya.
Momentum Hari Jadi ke-80 Jawa Barat, lanjut Ono, harus menjadi pengingat sekaligus pijakan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pemerintahan daerah, kata dia, perlu lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kebijakan yang baik adalah yang menyasar semua lapisan masyarakat. Jika hal ini dijalankan konsisten, target penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan ekonomi dapat tercapai,” tutup Ono Surono.
.
