Kabupaten Bandung, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menetapkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Bandung sebagai proyek percontohan atau pilot project nasional dalam menghadapi Pemilu 2029.
Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya DPP PKB untuk mereplikasi pola kepemimpinan politik yang diterapkan di Kabupaten Bandung, ketika partai tersebut berhasil menempatkan kadernya di pucuk kepemimpinan eksekutif sekaligus legislatif.
Wakil Ketua Umum DPP PKB sekaligus Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki konfigurasi politik yang dinilai berbeda dibandingkan daerah lainnya.
PKB tidak hanya memiliki kepala daerah, tetapi juga berhasil menduduki kursi Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
Pernyataan itu disampaikan Huda saat menghadiri kegiatan Orientasi Politik dan Pengukuhan Pengurus DPC PKB Kabupaten Bandung di Sutan Raja Hotel, Soreang, Rabu (28/10/2026).
“PKB Kabupaten Bandung jadi role model kepemimpinan buat PKB. Cuma di Kabupaten Bandung, PKB memiliki Bupati dan Ketua DPRD sendiri,” ujar Huda.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari aktivitas politik dan pemerintahan Bupati Bandung HM Dadang Supriatna, yang akrab disapa KDS, serta kolaborasinya dengan Wakil Ketua DPR RI KH Cucun Ahmad Syamsurijal.
Huda menilai, kombinasi kerja politik, kepemimpinan daerah, dan penguatan basis masyarakat turut mengiringi peningkatan perolehan kursi PKB dalam pemilihan legislatif.
Pada Pemilu 2024, PKB Kabupaten Bandung berhasil meningkatkan jumlah kursi DPRD dari enam menjadi 12 kursi.
Perolehan tersebut mengantarkan PKB menjadi partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Bandung sekaligus memperoleh posisi Ketua DPRD.
Peningkatan juga terjadi pada tingkat Provinsi Jawa Barat dan DPR RI.
Berdasarkan keterangan Huda, perolehan kursi PKB di kedua tingkat tersebut meningkat dari masing-masing satu kursi menjadi dua kursi.
DPP PKB Ingin Replikasi Model Kabupaten Bandung
Melihat konfigurasi kepemimpinan tersebut, Huda bahkan menyebut Kabupaten Bandung sebagai “Republik PKB”.
Istilah itu digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika PKB memiliki posisi strategis dalam pemerintahan daerah dan lembaga legislatif sekaligus.
“Saya menyebut Kabupaten Bandung itu Republik PKB karena di sini PKB punya bupati sekaligus ketua DPRD. Saya berharap 2029 nanti, PKB di Kabupaten/Kota lain memiliki bupati/walikota dan Ketua DPRD sendiri, seperti di Kabupaten Bandung,” tuturnya.
Meski demikian, Huda menegaskan bahwa pola tersebut tidak hanya menjadi target bagi Kabupaten Bandung.
DPP PKB kini tengah melakukan pemetaan terhadap sejumlah kabupaten dan kota yang dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan pola kepemimpinan serupa pada Pemilu 2029.
Pemetaan itu diarahkan untuk mengidentifikasi daerah yang memiliki peluang membangun kekuatan politik di lembaga eksekutif dan legislatif secara bersamaan.
“Saat ini baru Kabupaten Bandung yang punya bupati dan Ketua DPRD. Yang lain baru ada Ketua DPRD-nya saja, bupatinya belum. Atau baru punya bupati/walikota, tapi Ketua DPRD-nya belum,” tambah Huda.
Langkah pemetaan tersebut menjadi bagian dari persiapan organisasi menghadapi kontestasi politik mendatang.
DPP PKB ingin menjadikan pengalaman Kabupaten Bandung sebagai bahan evaluasi dan referensi bagi penguatan struktur partai di daerah lain.
KDS Tegaskan PKB Harus Hadir di Tengah Masyarakat
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung sekaligus Bupati Bandung, HM Dadang Supriatna, menyatakan kesiapan jajaran partainya untuk kembali berkompetisi pada Pemilu 2029.
KDS menegaskan, persiapan menghadapi pemilu tidak cukup hanya mengandalkan konsolidasi organisasi menjelang masa kampanye.
Menurutnya, keberadaan partai harus diwujudkan melalui kerja nyata dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menyebut DPC PKB Kabupaten Bandung akan terus memperkuat berbagai langkah konkret untuk membantu masyarakat, termasuk mendorong penyelesaian persoalan yang dihadapi warga.
“Kami siap memenangkan kembali pemilu 2029. Kami fokus menjalankan program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat. Karena kerja politik kami bukan lima tahunan. PKB akan hadir setiap saat di masyarakat,” tegas KDS.
Pernyataan tersebut menempatkan pelayanan publik dan kedekatan dengan masyarakat sebagai bagian dari strategi organisasi PKB Kabupaten Bandung dalam mempersiapkan agenda politik berikutnya.
KDS juga mengungkapkan bahwa partainya mulai memanaskan mesin organisasi dengan membuka proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2029.
Menurutnya, proses penjaringan sejak dini diperlukan agar partai memiliki waktu untuk mengidentifikasi calon yang memiliki rekam jejak, basis dukungan, serta kiprah di tengah masyarakat.
“Sosok-sosok yang mempunyai basis dan sudah ada kiprah di masyarakat tentu akan mendongkrak suara dan memenangkan kembali pemilu 2029,” ungkap KDS.
Dengan dimulainya konsolidasi organisasi dan rekrutmen bacaleg, DPC PKB Kabupaten Bandung mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan politik mendatang.
Sementara itu, DPP PKB berencana menjadikan pengalaman Kabupaten Bandung sebagai referensi dalam memetakan strategi penguatan partai di berbagai daerah.
Persiapan tersebut akan menjadi bagian dari dinamika politik menuju Pemilu 2029, ketika partai-partai politik kembali berkompetisi untuk memperoleh dukungan masyarakat di tingkat daerah maupun nasional. (Apih)
