SNU//Bandung Barat – Pelaksana Tugas (Plt) Camat Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Hilman Suherlan, menekankan pentingnya koordinasi antara Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) dengan pemerintah desa serta instansi terkait di wilayahnya.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Kecamatan Cipongkor, Selasa pagi (2/12).
Rakor tersebut dihadiri Kapolsek Sindangkerta, Danramil, para kepala desa, serta berbagai unsur kelembagaan di Kecamatan Cipongkor.
Dalam kesempatan itu, sejumlah saran, masukan, dan keluhan disampaikan oleh pihak sekolah maupun lembaga lainnya terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hilman menyebutkan, koordinasi dengan pemerintah desa bertujuan memperkuat sinergi, terutama dengan mulai beroperasinya Koperasi Desa Merah Putih, sehingga kebutuhan bahan baku dapur SPPG dapat terpenuhi secara optimal.
Dengan tegas, ia meminta agar dicatat nama dan NIP guru maupun kepala sekolah yang menolak program MBG.
Menurutnya, MBG merupakan program nasional yang harus diterima karena sejalan dengan komitmen Presiden dalam mencegah terjadinya stunting.
Sementara itu, perwakilan Puskesmas Cipongkor menyampaikan bahwa Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS) seluruh SPPG sudah dinyatakan aman, dan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi. Puskesmas juga terus melakukan kontrol serta monitoring berkala ke setiap SPPG.
Puskesmas turut mengimbau agar setiap SPPG mencantumkan label kedaluwarsa pada bahan atau produk yang digunakan. (Lalas)
