Jawa Barat, Cimahi l secondnewsupdate.co.id – Polemik rencana perubahan nama RSUD Cibabat menjadi RSUD Wijaya Mulya masih menjadi perbincangan hangat di Kota Cimahi.
Di tengah beragam tanggapan yang bermunculan, tokoh pemerhati pemerintahan daerah, Djamu Kertabudhi, menyampaikan pandangan yang dinilai dapat menjadi jalan tengah dalam menyikapi kebijakan tersebut.
Menurut Djamu, perubahan nama rumah sakit milik pemerintah daerah pada dasarnya merupakan kewenangan kepala daerah. Minggu (26/7/2026).
Namun, proses pengambilan kebijakan tersebut semestinya mengedepankan komunikasi, transparansi, serta melibatkan partisipasi publik agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Pergantian nama sebuah rumah sakit pemerintah bukan sekadar mengganti identitas, tetapi juga menyangkut sejarah, memori kolektif masyarakat, dan nilai-nilai yang melekat selama puluhan tahun,” ujar Djamu.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2025, perubahan nama RSUD memang menjadi kewenangan Wali Kota melalui Peraturan Wali Kota (Perwal).
Meski demikian, secara etika pemerintahan, menurutnya komunikasi dengan DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah daerah tetap penting dilakukan.
Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan karena perubahan nama fasilitas pelayanan publik menyangkut kepentingan luas.
Djamu menilai kegaduhan yang terjadi belakangan lebih disebabkan oleh kurangnya ruang komunikasi publik dibandingkan persoalan substansi perubahan nama itu sendiri.
“Kalau sejak awal prosesnya terbuka, melibatkan DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum, kemungkinan besar polemik ini tidak akan sebesar sekarang,” katanya.
Jika Diganti, Usulkan Nama Tokoh Kesehatan Cimahi
Djamu juga menyampaikan pandangan berbeda terkait konsep rebranding RSUD Cibabat. Menurutnya, apabila pemerintah tetap berkeinginan mengganti nama rumah sakit tersebut, akan lebih tepat jika menggunakan nama tokoh kesehatan yang memiliki jasa besar bagi perkembangan pelayanan kesehatan di Kota Cimahi.
Salah satu nama yang dinilainya layak dipertimbangkan adalah dr. Sanitioso.
Menurut Djamu, sosok dr. Sanitioso memiliki rekam jejak panjang dalam membangun pelayanan kesehatan di RS Cibabat.
Ia tercatat menjabat sebagai Kepala RS Cibabat selama sekitar 26 tahun, yakni sejak 1947 hingga 1973, sebuah periode yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mengembangkan rumah sakit tersebut.
Juga istrinya, Ny Sanitioso, menurut Djamu seorang pejabat penting,
“Seorang Notaris dan anggota DPRD Kabupaten Bandung, periode Tahun 1977-1982 dari fraksi Karya.
Selain itu, Sanitioso juga merupakan warga asli Cimahi yang tinggal di kawasan Jalan Negara, tidak jauh dari Alun-alun Cimahi.
Kiprahnya dinilai memiliki keterikatan historis yang kuat dengan perkembangan pelayanan kesehatan di Kota Cimahi.
“Kalau memang semangatnya rebranding, mengapa tidak mengangkat nama tokoh kesehatan yang telah berjasa besar bagi Kota Cimahi? Itu akan lebih memiliki nilai sejarah, penghormatan, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi penerus,” ujar Djamu.
Ia juga mengingatkan bahwa di berbagai daerah di Indonesia, perubahan nama rumah sakit pemerintah umumnya menggunakan nama tokoh yang memiliki kontribusi nyata di bidang kesehatan maupun sejarah daerah.
Sebagai contoh, perubahan RSUD Soreang menjadi RSUD Otto Iskandardinata dilakukan melalui proses kajian dan melibatkan aspirasi masyarakat.
Begitu pula perubahan RS Rancabadak menjadi Rumah Sakit Hasan Sadikin yang kini menjadi salah satu rumah sakit rujukan nasional.
Menurutnya, pendekatan serupa dapat diterapkan di Kota Cimahi agar perubahan nama tidak hanya menjadi pergantian identitas, tetapi juga menjadi penghargaan terhadap sejarah dan jasa para tokoh daerah.
Dorong Pelayanan Tetap Jadi Prioritas
Djamu menegaskan bahwa tujuan utama dari rebranding rumah sakit seharusnya bukan hanya mengganti nama, melainkan meningkatkan citra melalui kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik.
Baginya, identitas baru akan memiliki makna apabila diiringi peningkatan mutu pelayanan, profesionalisme tenaga kesehatan, modernisasi fasilitas, serta kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.
“Yang paling penting adalah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas. Nama memang penting sebagai identitas, tetapi pelayanan tetap menjadi ukuran utama kepercayaan publik terhadap rumah sakit,” pungkasnya.
Polemik perubahan nama RSUD Cibabat hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat Kota Cimahi.
Berbagai kalangan berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas sehingga setiap kebijakan strategis dapat diterima publik secara bijaksana, transparan, dan membawa manfaat bagi pelayanan kesehatan di Kota Cimahi. (Bagdja-Red)
