Jawa Barat, Cimahi | secondnewsupdate.co.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan dalam agenda reses anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Gerindra dan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cimahi, H. Bambang Purnomo.
Bukan tuntutan agar program tersebut dihentikan, warga justru mendorong agar pelaksanaan MBG diperbaiki dan pengawasannya diperketat hingga ke tingkat paling bawah.
Aspirasi tersebut mengemuka saat Bambang Purnomo menggelar reses masa persidangan II di wilayah Cigugur Tengah, RW 04/RT 02, Kota Cimahi, Minggu (30/8/2026).
Kegiatan yang semula diperkirakan dihadiri sekitar 100 konstituen itu ternyata mendapat antusiasme lebih besar.
Warga datang tidak sekadar untuk bersilaturahmi, tetapi juga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka rasakan sehari-hari, mulai dari program bantuan pemerintah, akurasi data penerima bantuan, hingga pelaksanaan MBG.
Dalam dialog tersebut, Bambang menegaskan bahwa MBG pada prinsipnya merupakan program yang memiliki tujuan strategis, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.
Namun, menurut dia, tujuan besar tersebut harus dibarengi dengan tata kelola dan pengawasan yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Program MBG ini tujuannya baik. Yang harus kita pastikan adalah pelaksanaannya di lapangan juga baik. Kalau ada kendala, temuan, atau persoalan, sampaikan kepada kami. Itu akan kami teruskan kepada pihak yang berwenang,” ujar Bambang dalam forum reses tersebut.
Warga Soroti Kualitas dan Ketepatan Waktu Distribusi MBG
Salah satu aspirasi yang mencuat datang dari warga bernama Wariem. Ia menyampaikan bahwa dirinya memang belum secara langsung menjadi penerima MBG, tetapi mendengar berbagai keluhan dari cucu dan masyarakat di sekitarnya.
Ia berharap program tersebut tetap berjalan, namun pelaksanaannya perlu dievaluasi sehingga tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Keluhan warga tidak hanya berkaitan dengan menu, tetapi juga menyangkut waktu distribusi makanan.
Dalam forum tersebut, Bambang menyoroti pentingnya ketepatan waktu pengiriman makanan ke sekolah. Menurutnya, makanan yang diproduksi sejak dini hari harus memiliki mekanisme distribusi dan penyimpanan yang benar agar kualitas serta keamanan pangan tetap terjaga ketika sampai kepada siswa.
“Kalau makanan dipersiapkan terlalu pagi, tetapi baru diterima atau disajikan jauh lebih siang, tentu harus menjadi perhatian. Jangan sampai kualitas makanan menurun,” katanya.
Karena itu, Bambang meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan setiap temuan terkait MBG. Menurut dia, laporan dari masyarakat diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial sekaligus bahan evaluasi pemerintah.
“Kalau ada kendala, silakan dilaporkan. Apa persoalannya, bagaimana pelaksanaannya, termasuk kalau ada kejadian yang berkaitan dengan makanan, sampaikan kepada kami. Itu menjadi tugas kami untuk meneruskannya,” tegasnya.
MBG Dipandang sebagai Investasi Jangka Panjang
Di hadapan konstituennya, Bambang juga menjelaskan bahwa program MBG tidak semestinya hanya dilihat sebagai pembagian makanan kepada anak sekolah.
Lebih jauh, program tersebut menurutnya merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia yang hasilnya baru akan terlihat dalam jangka panjang.
Ia mengaitkan program tersebut dengan visi pembangunan Indonesia menuju 2045, ketika generasi yang saat ini duduk di bangku sekolah diharapkan menjadi bagian dari generasi produktif yang menentukan masa depan bangsa.
“Yang kita pikirkan bukan hanya hari ini. Anak-anak kita inilah yang nantinya akan menentukan Indonesia pada 2045,” ujarnya.
Bambang berpandangan, pemenuhan gizi anak sejak usia sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kualitas manusia.
Karena itu, program MBG perlu dikawal bersama agar tidak berhenti pada aspek kuantitas, tetapi juga menyentuh kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran dan ketepatan distribusi.
Bambang: Jangan Salah Kaprah, MBG Bukan untuk Dihentikan
Menanggapi adanya keresahan masyarakat mengenai pelaksanaan MBG, Bambang menegaskan bahwa kritik terhadap pelaksanaan program tidak berarti penolakan terhadap tujuan program tersebut.
Menurut dia, masyarakat justru perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengawasan agar berbagai kelemahan di lapangan dapat segera diperbaiki.
“Bukan berarti programnya harus dihentikan. Kalau ada kekurangan, ya kita perbaiki. Tujuan besarnya harus tetap dijaga, tetapi pelaksanaan di lapangan juga harus semakin baik,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam reses. Bambang ingin agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik secara terbuka, sekaligus memastikan pemerintah memperoleh informasi langsung mengenai persoalan yang terjadi di lapangan.
Selain MBG, Data Desil Jadi Sorotan
Tak hanya MBG, persoalan data kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian serius dalam reses tersebut.
Bambang menyebut perubahan klasifikasi desil dalam data sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Pasalnya, perubahan data dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan pemerintah.
Ia meminta warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan klasifikasi data yang tercatat untuk melakukan pengecekan dan menyampaikan keberatan melalui perangkat kewilayahan.
Mulai dari RT, RW, kelurahan hingga pemerintah daerah, menurut Bambang, harus memiliki peran dalam memastikan data masyarakat benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru keluar dari data penerima karena perubahan data yang tidak sesuai kondisi sebenarnya,” katanya.
Ia menyebut terdapat sekitar 19 ribu data yang menurutnya perlu menjadi perhatian terkait persoalan klasifikasi desil di Kota Cimahi.
Namun, angka tersebut menurutnya harus ditindaklanjuti melalui verifikasi dan pemutakhiran data sehingga masyarakat yang memang berhak memperoleh bantuan tidak kehilangan haknya.
Dari PIP, KIP hingga Bansos, Ketepatan Sasaran Jadi Kunci
Bambang menjelaskan, persoalan data desil memiliki konsekuensi terhadap berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial maupun program pendidikan seperti PIP dan KIP.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk proaktif memeriksa status data mereka dan tidak hanya menunggu.
Menurutnya, akurasi data merupakan fondasi penting dalam kebijakan sosial. Sebagus apa pun program pemerintah, manfaatnya tidak akan optimal jika data penerima tidak akurat.
“Yang penting jangan sampai bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Masyarakat yang memang berhak harus mendapatkan haknya,” ujar Bambang.
Aspirasi Infrastruktur Mulai Terjawab
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan perkembangan aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam reses sebelumnya.
Sejumlah kebutuhan warga seperti jalan setapak, paving block hingga penerangan jalan disebut telah direalisasikan melalui koordinasi dengan dinas terkait.
Ia mengaku telah memperoleh laporan mengenai realisasi sejumlah aspirasi tersebut dan melakukan pengecekan di lapangan.
Menurut Bambang, hal itu menunjukkan bahwa reses tidak boleh berhenti sebagai forum seremonial. Aspirasi masyarakat harus memiliki kesinambungan dari proses penyampaian, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan.
“Reses ini bukan sekadar datang, bertemu masyarakat, kemudian selesai. Ada aspirasi yang harus kita kawal dan kita lihat realisasinya,” katanya.
Reses sebagai Jembatan antara Kebijakan dan Realitas Warga
Bagi Bambang, reses merupakan ruang penting untuk mempertemukan kebijakan pemerintah dengan realitas yang dihadapi masyarakat.
Di satu sisi, pemerintah memiliki program strategis seperti MBG dan berbagai bantuan sosial.
Di sisi lain, masyarakat memiliki pengalaman langsung mengenai bagaimana program tersebut berjalan di lingkungan mereka.
Pertemuan seperti inilah yang menurutnya diperlukan agar kebijakan tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi juga efektif ketika diterapkan.
Antusiasme warga Cigugur Tengah dalam menyampaikan aspirasi memperlihatkan bahwa masyarakat tidak sekadar membutuhkan bantuan, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa setiap program pemerintah dikelola secara transparan, tepat sasaran dan bertanggung jawab.
Bambang pun mengajak masyarakat untuk tidak pasif.
Ia meminta warga terus menyampaikan berbagai persoalan melalui jalur yang tersedia, termasuk perangkat RT/RW dan kelurahan, maupun melalui wakil rakyat.
Dengan demikian, reses bukan hanya menjadi forum menyerap aspirasi, melainkan juga menjadi salah satu mekanisme untuk menguji sejauh mana kebijakan publik benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. (Bagdja)
