Jawa Barat, Cimahi l secondnewsupdate.co.id — Suasana reses Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai NasDem, Jeli Farina, di Jalan Pesantren, Kecamatan Cimahi Utara, berlangsung lebih ramai dari perkiraan. Sabtu (29/8/2026).
Sebanyak 300 warga yang diundang dalam agenda Reses Persidangan Kedua tersebut ternyata disambut antusias masyarakat.
Jumlah warga yang hadir bahkan disebut melampaui kuota undangan.
Bukan sekadar memenuhi forum pertemuan, kedatangan warga dimanfaatkan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.
Mulai dari persoalan bantuan sosial (bansos), perubahan data desil penerima bantuan, keamanan lingkungan, bedah rumah, penerangan jalan, jalan setapak hingga kebutuhan drainase menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan kepada Jeli Farina.
Bagi Jeli, reses merupakan momentum penting untuk mendengar langsung suara masyarakat sekaligus memastikan persoalan yang muncul di tingkat bawah tidak berhenti sebagai keluhan.
“Yang paling penting dalam reses ini adalah bagaimana kita berinteraksi langsung dengan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan kita tampung dan kita perjuangkan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran yang ada,” ujar Jeli.
Bansos dan Perubahan Desil Jadi Keluhan Warga
Salah satu persoalan yang cukup menyita perhatian dalam forum tersebut adalah terkait data penerima bantuan sosial.
Warga mempertanyakan perubahan kategori atau desil yang menyebabkan seseorang yang sebelumnya memperoleh bantuan tiba-tiba tidak lagi masuk dalam kategori penerima.
Jeli mengakui persoalan tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurutnya, perubahan desil tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Ia bahkan mencontohkan ada masyarakat yang sebelumnya masuk desil rendah dan menerima bantuan, namun kemudian mengalami perubahan menjadi desil lebih tinggi.
“Ini sepertinya sudah menjadi masalah nasional. Ada yang awalnya dapat bansos, kemudian desilnya berubah. Padahal kondisi ekonominya masih jauh dari kategori mampu,” kata Jeli.
Sebagai anggota Komisi 4 DPRD Kota Cimahi, Jeli menegaskan persoalan tersebut akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial agar ditemukan solusi yang lebih tepat.
Ia juga mendorong adanya koordinasi hingga tingkat RT dan RW sehingga pendataan masyarakat benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Ini akan kita perjuangkan di Dinas Sosial. Nanti kita cari solusinya, termasuk bagaimana koordinasi dengan RT dan RW supaya persoalan seperti ini tidak terus terjadi. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya membutuhkan justru menjadi pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Warga Minta Keamanan Lingkungan Diperkuat
Selain bansos, persoalan keamanan lingkungan turut disampaikan masyarakat.
Warga berharap adanya perhatian lebih terhadap titik-titik yang dianggap rawan sehingga potensi kriminalitas dapat ditekan.
Menanggapi hal itu, Jeli menyatakan akan mendorong koordinasi dengan aparat kepolisian setempat.
Menurutnya, persoalan keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat menjadi bagian penting untuk menciptakan lingkungan yang aman.
“Untuk menghindari kriminalitas yang tidak kita inginkan, tentu harus ada koordinasi dengan kepolisian setempat. Nanti kami akan komunikasikan supaya daerah tersebut bisa lebih diamankan,” ujarnya.
Dari Pokir hingga Bedah Rumah, Aspirasi Mulai Terlihat Hasilnya
Di tengah banyaknya aspirasi baru, Jeli juga menyampaikan sejumlah program yang sebelumnya diajukan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD mulai direalisasikan.
Ia menyebut program tersebut di antaranya menyentuh kebutuhan masyarakat berupa bedah rumah, penerangan jalan dan pembangunan infrastruktur lingkungan.
“Alhamdulillah, sejak tahun 2026 sampai sekarang sudah ada sekitar 13 rumah yang berkaitan dengan pokir yang terealisasi,” ungkapnya.
Jeli menegaskan, dirinya ingin agar pokir tidak berhenti pada proses pengusulan. Menurutnya, ukuran keberhasilan wakil rakyat justru terlihat ketika program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pokir harus benar-benar tersentuh kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya ingin selama saya menjadi anggota dewan, keberadaan saya benar-benar bersama masyarakat,” katanya.
Ketua RT Apresiasi Program yang Sudah Direalisasikan
Aspirasi dalam reses juga disampaikan Ketua RT 04 RW 10, Tony.
Ia mengaku telah beberapa kali menyampaikan usulan dalam agenda reses sebelumnya. Sebagian aspirasi tersebut, menurutnya, telah direalisasikan.
Tony menyampaikan apresiasi karena pengajuan bedah rumah di wilayahnya telah mendapatkan tindak lanjut.
Selain itu, usulan penerangan jalan di sejumlah titik juga telah direalisasikan.
“Alhamdulillah, pengajuan saya dari setiap reses sudah ada yang terealisasi,” kata Tony di hadapan peserta reses.
Namun, ia kembali menyampaikan kebutuhan mendesak yang kini dihadapi warga, yakni pembangunan drainase.
Menurut Tony, persoalan drainase perlu segera ditangani mengingat aliran air dari wilayah RW 17 menuju RW 10 dan kemudian ke RW 16 berpotensi menimbulkan persoalan ketika curah hujan meningkat.
Ia menyebut pihak terkait sebelumnya telah turun melakukan pengecekan lapangan.
Karena itu, ia berharap usulan tersebut dapat segera memperoleh tindak lanjut sebelum musim hujan semakin intensif.
Efisiensi Anggaran Jadi Tantangan
Jeli juga tidak menutup mata bahwa kondisi anggaran saat ini turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat.
Ia menyebut anggaran pokir yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,2 miliar kini mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi menjadi sekitar Rp750 juta.
Kondisi tersebut membuat tidak seluruh usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan.
“Sekarang ada efisiensi. Kalau tahun lalu anggarannya sekitar Rp1,2 miliar, sekarang menjadi sekitar Rp750 juta. Karena itu kita harus melakukan pemangkasan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting,” jelas Jeli.
Meski demikian, ia memastikan efisiensi tidak berarti aspirasi masyarakat diabaikan.
Sebaliknya, skala prioritas akan diperketat agar anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
“Saya maunya program itu diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Warga Pertanyakan Kuota Reses yang Turun
Antusiasme warga yang memadati lokasi reses juga tidak terlepas dari adanya pertanyaan mengenai jumlah peserta.
Sejumlah warga mempertanyakan mengapa jumlah undangan reses yang sebelumnya dapat mencapai sekitar 500 orang kini menjadi 300 orang.
Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Cimahi Utara, Ade Ikhsan, membenarkan adanya penyesuaian tersebut.
Menurutnya, perubahan jumlah peserta berkaitan dengan kondisi efisiensi yang juga berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan reses.
“Memang sebelumnya biasanya 500 orang, sekarang menjadi 300 orang. Kami sudah berkoordinasi dalam rapat panitia lokal dengan Sekretariat DPRD dan memang efisiensi juga berdampak terhadap pelaksanaan reses,” ujar Ade.
Meski jumlah peserta dibatasi, ia menilai substansi reses tetap berjalan karena masyarakat yang hadir dapat menyampaikan persoalan secara langsung.
NasDem Klaim Sejumlah Program Infrastruktur Mulai Berjalan
Ade juga memaparkan sejumlah program yang telah dan sedang ditindaklanjuti di daerah pemilihan tersebut.
Untuk program bedah rumah, ia menyebut pada tahap sebelumnya telah terealisasi sekitar 13 rumah.
Selain itu, terdapat dua rumah lainnya yang diinformasikan akan mendapatkan program serupa pada 2026.
Untuk usulan tahun 2027, pihaknya juga telah menyampaikan sekitar 16 usulan bedah rumah di Dapil 2 yang meliputi wilayah Cibabat dan Pasir Kaliki.
Sementara untuk pembangunan penerangan jalan, sejumlah titik di antaranya di RW 8, RW 6, RW 10 dan RW 19 telah mendapatkan tindak lanjut.
Beberapa titik lainnya juga disebut telah memasuki tahap pengukuran dan survei konsultan.
“Insya Allah beberapa yang sudah masuk proses pengukuran dan konsultan akan segera direalisasikan,” kata Ade.
Ia menambahkan, terdapat pula rencana pengerjaan jalan setapak sepanjang sekitar 89 meter di wilayah RW 10 RT 2 yang telah masuk dalam tindak lanjut pihak terkait.
Reses Bukan Sekadar Seremonial
Jeli menilai tingginya kehadiran masyarakat menjadi sinyal bahwa ruang komunikasi antara wakil rakyat dan konstituen masih sangat dibutuhkan.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan janji, tetapi juga kepastian bahwa persoalan yang mereka sampaikan benar-benar diperjuangkan.
Ia pun mengapresiasi warga yang tetap aktif menyampaikan aspirasi meski kondisi ekonomi dan fiskal pemerintah saat ini menghadapi berbagai keterbatasan.
“Respons masyarakat sangat baik. Mereka juga bisa memahami kondisi ekonomi negara saat ini. Saya berterima kasih karena masyarakat tetap menjaga situasi agar tetap normal dan baik,” tuturnya.
Bagi Jeli, reses bukan sekadar agenda rutin DPRD. Forum tersebut menjadi ruang untuk mengukur sejauh mana persoalan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Dari persoalan bansos hingga drainase, dari lampu penerangan hingga bedah rumah, satu pesan yang mengemuka dari reses Jeli Farina adalah kebutuhan masyarakat tidak pernah berhenti. Tantangannya kini bagaimana aspirasi tersebut dipilah menjadi prioritas dan diwujudkan di tengah keterbatasan anggaran. (Bagdja)
