Jawa Barat, Cimahi l secondnewsupdate.co.id — Reses Persidangan II Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, berlangsung dengan suasana berbeda di Valore Hotel, Jalan Baros No.57, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Minggu (30/8/2026).
Bukan sekadar forum untuk menghimpun aspirasi masyarakat, kegiatan tersebut menjadi ruang dialog yang mempertemukan unsur legislatif dengan para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, kader, tokoh agama, serta jajaran pengurus dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Semula panitia menyiapkan sekitar 100 undangan. Namun antusiasme masyarakat membuat jumlah peserta yang hadir melampaui kuota tersebut.
Sejumlah tokoh dan ketua ranting PKS turut hadir. Mereka mengikuti rangkaian kegiatan yang sejak awal dikemas untuk memperkenalkan sosok Wahyu Widyatmoko secara lebih dekat kepada masyarakat.
Pembukaan kegiatan diawali pemutaran kaleidoskop perjalanan hidup Wahyu Widyatmoko. Di layar, tergambar perjalanan panjang seorang warga biasa yang pernah merasakan kerasnya kehidupan sebagai buruh pabrik, pedagang es lilin hingga akhirnya dipercaya menduduki kursi Ketua DPRD Kota Cimahi.
Perjalanan tersebut menjadi bagian penting dari cara Wahyu memaknai sebuah jabatan.
Ia menggambarkan bagaimana dirinya dahulu berjualan es lilin menggunakan termos dan berkeliling ke sejumlah sekolah bersama rekannya Hendra.
Bahkan, ia mengaku pernah berjualan bawang dan menjalani berbagai pekerjaan lain setelah mengalami pemutusan hubungan kerja.
“Saya dulu pernah jualan es lilin. Ngambil dari Cihanjuang, saya keliling sama Kang Hendra pakai termos,” tutur Wahyu dalam sambutannya.
Kisah itu bukan sekadar nostalgia. Bagi Wahyu, pengalaman berada di tengah masyarakat menjadi modal penting untuk memahami bagaimana kehidupan warga berjalan dari bawah.
Dari Buruh dan Pedagang hingga Duduk di Kursi Ketua DPRD Cimahi
Wahyu juga menceritakan perjalanan politiknya yang tidak berlangsung secara instan.
Ia mengaku pernah dicalonkan sebagai anggota legislatif pada 2009. Namun ketika itu, takdir politik belum berpihak kepadanya.
Beberapa tahun kemudian, perjalanan tersebut kembali terbuka. Pada 2014, Wahyu akhirnya dipercaya menjadi anggota DPRD Kota Cimahi.
Dalam perjalanan kelembagaannya, ia pernah dipercaya memimpin komisi yang membidangi sejumlah urusan masyarakat, menjadi pimpinan fraksi hingga kemudian mendapatkan amanah sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi.
Bagi Wahyu, rangkaian perjalanan tersebut bukanlah sekadar pencapaian politik. Ia justru melihatnya sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Setiap orang itu punya amanah. Ketika dikasih amanah, harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat,” kata Wahyu.
Menurut dia, ketika seseorang telah dilantik menjadi anggota DPRD, orientasinya tidak lagi terbatas kepada kelompok pendukung, tim sukses maupun partai.
Seorang anggota DPRD, kata Wahyu, harus menempatkan dirinya sebagai wakil seluruh masyarakat.
“Ketika kita dilantik, kita bukan lagi milik PKS, bukan lagi milik tim sukses, tetapi sudah menjadi wakil rakyat dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Cimahi,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi pesan bahwa jabatan politik, menurut Wahyu, harus ditempatkan sebagai instrumen pengabdian, bukan sekadar posisi kekuasaan.
Reses Tak Hanya Bicara Jalan dan Pembangunan Fisik
Dalam reses kali ini, Wahyu mencoba membawa perspektif berbeda. Ia menilai aspirasi masyarakat selama ini masih banyak berkutat pada pembangunan fisik, seperti jalan, drainase maupun sarana prasarana.
Padahal, menurutnya, pembangunan manusia tidak kalah penting. Peningkatan keterampilan, pengetahuan, kapasitas dan kemampuan ekonomi masyarakat harus mendapatkan perhatian yang sama.
“Kalau selama ini warga masyarakat hanya konsentrasi menyampaikan aspirasi terkait pembangunan fisik, pembangunan nonfisik juga tidak kalah penting, salah satunya pembangunan manusianya,” ungkap Wahyu.
Ia menyebut berbagai program pemberdayaan dapat menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, selama memiliki dasar dan mekanisme pengajuan yang sesuai.
Pelatihan budidaya ikan seperti lele dan nila, pengembangan ayam petelur, peningkatan keterampilan masyarakat hingga pelatihan pengelolaan sampah dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian warga.
Untuk pelaksanaannya, program tersebut nantinya dapat difasilitasi melalui perangkat daerah terkait.
Menurut Wahyu, pendekatan semacam ini penting karena pembangunan tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur.
Masyarakat juga harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan lingkungannya secara mandiri.
Persoalan Sampah: Wahyu Dorong Dimulai dari Rumah
Salah satu isu yang cukup mendapat perhatian dalam dialog reses adalah persoalan sampah.
Wahyu menilai persoalan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.
Masyarakat sebagai pihak yang menghasilkan sampah juga harus mengambil tanggung jawab sejak dari rumah masing-masing.
“Sampah itu harus selesai di tingkat keluarga. Jangan bebankan sampah ini ke RT, RW, kelurahan, kecamatan bahkan pemerintah kota,” tegasnya.
Menurut Wahyu, pola lama berupa mengangkut sampah dari satu tempat untuk kemudian dibuang ke tempat lain bukanlah solusi menyeluruh.
Ia bahkan menyebut persoalan tersebut hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lainnya.
“Kalau kita buang sampah sembarangan, itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi menggeser atau memindahkan masalah dari titik satu ke titik dua,” ujarnya.
Ia menyinggung pengalaman pengelolaan sampah di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah dan Sarimukti sebagai pelajaran penting mengenai dampak pengelolaan sampah yang tidak diselesaikan dari sumbernya.
Karena itu, Wahyu mendorong adanya perubahan pola pikir masyarakat. Menurutnya, penyelesaian sampah harus dimulai dari keluarga, kemudian diperkuat melalui lingkungan RT dan RW.
Pendekatan tersebut dinilai bukan hanya mampu mengurangi beban pemerintah, tetapi juga dapat membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap lingkungan.
Pokir Dewan Tahun Ini Disebut Terakomodasi
Dalam sesi dialog, Wahyu juga menanggapi pertanyaan mengenai dampak pemangkasan anggaran terhadap pokok-pokok pikiran DPRD.
Ia menyebut pokir anggota DPRD untuk tahun berjalan telah terakomodasi.
Namun, untuk program tahun berikutnya, pembahasannya masih membutuhkan proses lebih lanjut karena pembahasan anggaran belum selesai.
“Kalau pokir Dewan saya rasa terakomodir. Tetapi untuk tahun depan kita harus diskusi kembali, karena pembahasan anggarannya belum selesai,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat melalui jalur legislatif tetap membutuhkan proses perencanaan dan pembahasan anggaran yang matang.
Ketua RT dan RW Didorong Jadi Penyambung Aspirasi
Menariknya, peserta reses tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi.
Wahyu sengaja menghadirkan banyak tokoh masyarakat, ketua RT dan ketua RW agar pesan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing.
Dengan demikian, reses tidak berhenti sebagai agenda seremonial antara anggota DPRD dan konstituen.
Forum tersebut diharapkan menjadi mata rantai komunikasi antara masyarakat, lingkungan, legislatif dan pemerintah daerah.
Cara ini sekaligus memperluas jangkauan aspirasi sehingga persoalan yang muncul di tingkat akar rumput dapat disampaikan melalui jalur yang lebih terstruktur.
Wahyu: Cimahi Harus Berani Berpikir Berbeda
Menutup kegiatan, Wahyu menyampaikan pesan yang cukup kuat.
Ia mengajak masyarakat untuk mulai meninggalkan pola pikir dan kebiasaan lama yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan pembangunan Kota Cimahi.
Menurutnya, perubahan harus dimulai dari keberanian melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, baik dalam pekerjaan, pendidikan, pengelolaan lingkungan maupun kehidupan sosial.
“Kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin kurang baik, lambat dan yang lainnya harus kita lupakan untuk kemajuan kita semuanya,” tegas Wahyu.
Pesan tersebut menjadi benang merah dari reses Persidangan II kali ini.
Bahwa pembangunan Cimahi tidak semata-mata berbicara tentang beton, jalan, gedung maupun infrastruktur.
Ada pekerjaan yang jauh lebih mendasar: membangun manusia, menguatkan kepedulian sosial, membentuk kemandirian ekonomi dan menumbuhkan kesadaran lingkungan.
Di titik itulah Wahyu Widyatmoko mencoba menempatkan makna kepemimpinan. Bukan hanya sebagai pemegang jabatan di lembaga legislatif, tetapi sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab moral untuk tetap dekat dengan masyarakat yang diwakilinya.
Dari perjalanan sebagai buruh dan pedagang kecil hingga menjadi Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu membawa satu pesan utama: jabatan boleh berubah, tetapi amanah kepada rakyat tidak boleh kehilangan arah.
Dan bagi Cimahi, tantangan ke depan bukan sekadar bagaimana membangun kota secara fisik, melainkan bagaimana memastikan seluruh masyarakat ikut tumbuh, berdaya dan memiliki ruang untuk menentukan masa depan kotanya sendiri. (Bagdja)
