BeritaEkonomiRagam Daerah

Sespimma Polri Angkatan ke-76 Gandeng Pemkab Bandung, Perkuat Pengawasan Pangan demi Stabilitas Harga dan Kamtibmas

116
Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimma) Polri Angkatan ke-76 Tahun Anggaran 2026 menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, Selasa (20/10/2026), di Soreang, Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Upaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga pangan menjadi perhatian serius dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

Menyikapi hal tersebut, peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimma) Polri Angkatan ke-76 Tahun Anggaran 2026 menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, Selasa (20/10/2026), di Soreang, Kabupaten Bandung.

Mengusung tema “Optimalisasi Kerja Sama Satgas Pangan Polri dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung guna Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Bahan Pokok Penting dalam Rangka Harkamtibmas,” kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pangan.

Diskusi tersebut tidak sekadar menjadi ajang bertukar pandangan, tetapi juga diarahkan untuk menggali langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi, memastikan ketersediaan bahan pokok penting, serta mengantisipasi potensi gejolak harga yang dapat membebani masyarakat.

Distribusi Pangan Lancar, Kamtibmas Lebih Kondusif

Ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas sosial. Pasokan yang terganggu, kelangkaan komoditas, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok secara tidak terkendali dapat memicu keresahan di tengah masyarakat.

Dalam konteks tersebut, peran Satgas Pangan Polri dinilai penting untuk mendukung pengawasan bersama pemerintah daerah, terutama dalam mendeteksi potensi penyimpangan distribusi dan mengantisipasi persoalan yang dapat mengganggu stabilitas pasokan.

Sinergi lintas instansi juga dibutuhkan agar informasi mengenai kondisi pasokan, pergerakan harga, dan jalur distribusi dapat dikoordinasikan secara efektif. 

Dengan demikian, potensi permasalahan pangan diharapkan dapat diketahui lebih dini dan ditangani secara cepat, tepat, serta terukur.

Gali Persoalan Riil di Lapangan

Dalam forum tersebut, peserta didik Sespimma Polri menggali berbagai informasi mengenai kondisi produksi, ketersediaan pasokan, serta rantai distribusi pangan di Kabupaten Bandung.

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengawasan pangan turut menjadi bahan pembahasan.

Pemahaman terhadap kondisi riil di lapangan menjadi bagian penting dalam merumuskan pola kerja sama yang lebih efektif antara kepolisian dan perangkat daerah terkait.

Melalui pertukaran informasi tersebut, FGD diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis maupun langkah operasional yang dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan pertukaran data, serta mendorong pelaksanaan pengawasan distribusi bahan pokok secara terpadu.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengawasan pangan yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasokan dan kebutuhan masyarakat.

Perkuat Kolaborasi Antarinstansi

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dari pihak Sespimma Polri kepada perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung. Penyerahan tersebut disambut hangat oleh para peserta sebagai simbol hubungan baik dan komitmen untuk memperkuat kerja sama kedua institusi.

Melalui kegiatan ini, Sespimma Polri berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terbangun dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung.

Kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan tidak hanya mendukung pengawasan distribusi dan ketersediaan bahan pokok penting, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

Dengan pengawasan yang terkoordinasi dan respons yang tepat terhadap potensi gangguan pasokan, kepentingan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok secara memadai diharapkan dapat semakin terlindungi. (Apih/Burhan)

Exit mobile version