SNU|Bandung,– Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Indramayu tahun ini menjadi sorotan publik, bukan hanya karena skalanya yang besar melibatkan 139 desa dari total 309 desa tetapi juga karena penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) sebagai proyek percontohan. Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., MM, menyebut momen ini sebagai tonggak penting dalam modernisasi demokrasi desa, Selasa(25/11/2025).
“Ini bukan sekadar hajat politik lokal, tapi juga laboratorium demokrasi digital. Kita sedang menguji masa depan partisipasi rakyat di tingkat akar rumput,” ujar Kang Sidkon saat ditemui usai kunjungan kerja ke Indramayu.
Dalam pelaksanaan Pilkades kali ini, setiap desa yang berpartisipasi akan memiliki satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menggunakan sistem e-voting. Teknologi ini memungkinkan pemilih memberikan suara secara digital, menggantikan metode pencoblosan manual yang selama ini digunakan.
Kang Sidkon menilai, uji coba ini merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi. Menurutnya, e-voting dapat meminimalisir potensi kecurangan, mempercepat proses rekapitulasi suara, serta meningkatkan efisiensi anggaran dan waktu.
“Kalau berhasil, ini bisa menjadi model untuk diterapkan di daerah lain, bahkan untuk pemilihan legislatif atau kepala daerah di masa depan,” tambahnya.
Meski demikian, Kang Sidkon mengingatkan bahwa keberhasilan e-voting tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Ia menekankan pentingnya pelatihan teknis bagi petugas TPS serta sosialisasi intensif kepada masyarakat.
“Jangan sampai niat baik ini justru menimbulkan kebingungan di lapangan. Edukasi kepada warga sangat penting agar mereka merasa nyaman dan percaya pada sistem baru ini,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan, Kang Sidkon menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses ini. Ia mendorong agar evaluasi menyeluruh dilakukan pasca pelaksanaan, termasuk mendengar masukan dari masyarakat, panitia, dan pengawas Pilkades.
Pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri telah menggandeng berbagai pihak, termasuk penyedia teknologi dan lembaga pengawas independen, untuk memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.
Kang Sidkon melihat uji coba e-voting ini sebagai bagian dari agenda besar transformasi digital di tingkat desa. Ia berharap, keberhasilan Pilkades elektronik dapat membuka jalan bagi digitalisasi layanan publik lainnya, seperti administrasi kependudukan, pengelolaan anggaran desa, hingga pelayanan sosial.
“Kita ingin desa-desa di Jawa Barat, khususnya Indramayu, menjadi pelopor dalam tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan partisipatif,” pungkasnya.
