SNU|Bandung,– Anggota DPRD Jawa Barat, H. Muhamad Sidkon Djampi, SH., MM, menegaskan bahwa Kabupaten Indramayu masih menghadapi persoalan serius dalam pemerataan pendidikan. Dari 31 kecamatan yang ada, tercatat masih ada 8 kecamatan belum memiliki SMA Negeri dan 13 kecamatan belum memiliki SMK Negeri. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur KDM, Senin(8/12/2025).
Kang Sidkon menyampaikan hal tersebut usai melaksanakan kegiatan Reses I tahun 2025-2026 yang difokuskan di Kabupaten Indramayu. Dari delapan titik reses, aspirasi masyarakat paling menonjol adalah terkait pendidikan, selain kesehatan, pertanian, infrastruktur, UMKM, dan koperasi desa.
“Sejak tahun 2017, pengelolaan SMA/SMK dan SLB berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Karena itu, DPRD Jabar mendorong agar setiap tahun ada penambahan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB),” ujar Kang Sidkon di Gedung DPRD Jabar.
Berdasarkan data BPS Jabar 2024, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indramayu baru mencapai 6,95 tahun atau setara kelas 5 SD. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,32 tahun atau setara tamat SMA/SMK. Kang Sidkon menilai, sulit bagi Indramayu mencapai target HLS jika ketersediaan sekolah masih terbatas.
Sebagai contoh, di Kecamatan Karangampel belum ada SMA Negeri meski SMK Negeri sudah berdiri. Pemerintah Kabupaten Indramayu bahkan telah menyiapkan lahan bekas terminal Karangampel untuk pembangunan SMA Negeri, namun hingga kini belum ada kepastian dari Pemprov Jabar terkait realisasi USB tersebut.
Kang Sidkon menyoroti beberapa faktor penyebab rendahnya RLS di Indramayu, antara lain:
- Keterbatasan jumlah sekolah
- Kondisi ekonomi keluarga
- Pola pikir masyarakat yang masih menganggap pendidikan cukup sampai tingkat SMP.
“Pola pikir ini harus diubah. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan berkelanjutan,” tegasnya.
Kang Sidkon juga mengapresiasi program Indramayu Belajar yang digagas Pemkab Indramayu. Program ini bertujuan memastikan semua warga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, tanpa batasan usia. Melalui gerakan kelompok belajar yang melibatkan pemerintah desa, PKBM, SKB, pemuda, dan masyarakat, program ini diharapkan mampu meningkatkan RLS, mengurangi angka putus sekolah, serta membangun budaya belajar sepanjang hayat.
“Indramayu Belajar adalah gerakan massif untuk membangun budaya belajar sepanjang hayat, mewujudkan tagline ‘Indramayu Belajar, Belajar Tak Kenal Usia’,” pungkas Kang Sidkon Djampi.
