Kab Tangerang/ secondnewsupdate – Pemerintah Kabupaten Tangerang menerima kunjungan kerja Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Ruang Rapat Wareng, Lantai 3 Kantor Bupati Tangerang, Jumat (12/6/2026).
Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin Ketua Delegasi Bramantyo Suwondo disambut langsung oleh Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud, Sekretaris Daerah Soma Atmaja, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta direksi BUMD.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Maesyal memaparkan berbagai capaian pembangunan Kabupaten Tangerang, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengelolaan APBD, hingga program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami mengucapkan selamat datang kepada Delegasi BKSAP DPR RI. Kehadiran Bapak dan Ibu sangat kami harapkan untuk memberikan arahan dan memperkuat sinergi antara program pusat dan daerah demi keberlanjutan pembangunan Kabupaten Tangerang,” ujar Maesyal.
Menurutnya, Kabupaten Tangerang yang berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa dan menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia memiliki karakteristik unik.
Wilayah selatan berkembang menjadi kawasan perkotaan modern, sementara sebagian besar wilayah tengah dan utara masih berkarakter pedesaan.
Ia menjelaskan, kawasan perkotaan baru di Curug, Kelapa Dua, Cisauk, Pagedangan, dan Legok memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan wilayah lainnya melalui mekanisme subsidi silang yang dijalankan sesuai regulasi.
Di bidang keuangan daerah, Pemkab Tangerang mengelola APBD Tahun 2026 sebesar Rp8,74 triliun dengan target pendapatan daerah Rp8,2 triliun.
Pendapatan tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,2 triliun, dana transfer pusat Rp2,52 triliun, dan pendapatan dari Provinsi Banten sebesar Rp436 miliar.
Bupati Maesyal mengungkapkan, Kabupaten Tangerang berhasil melampaui ketentuan mandatory spending nasional.
Alokasi sektor pendidikan mencapai 30 persen, kesehatan 25 persen, infrastruktur lebih dari 41 persen, sementara belanja pegawai ditekan pada angka 27 persen atau di bawah batas maksimal 30 persen.
“Penyusunan APBD Kabupaten Tangerang dinilai terbaik di Provinsi Banten selama tiga tahun berturut-turut. Fokus pembangunan kami tertuang dalam lima prioritas RPJMD, yaitu tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan,” katanya.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada 2025 mencapai 5,67 persen dan meningkat menjadi 5,77 persen pada tahun 2026.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berada di atas angka 76 persen.
Di sektor pendidikan, Pemkab Tangerang telah menggratiskan biaya sekolah SD dan SMP swasta secara bertahap sejak 2025. Selain itu, pemerintah daerah memberikan beasiswa penuh bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Tahun 2025 kami memberangkatkan 235 mahasiswa ke berbagai perguruan tinggi ternama. Tahun 2026 jumlahnya meningkat menjadi 900 mahasiswa yang dibiayai hingga lulus,” ungkap Maesyal.
Program tersebut juga diperluas melalui kerja sama dengan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug serta penyediaan kuota pendidikan bagi calon dokter dari keluarga berpenghasilan rendah.
Di sektor ekonomi kerakyatan, jumlah UMKM di Kabupaten Tangerang meningkat dari 61 ribu unit pada 2024 menjadi 78 ribu unit pada 2026.
Peningkatan ini dinilai menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, sektor pertanian dan perikanan terus diperkuat melalui bantuan alat dan mesin pertanian, bibit hortikultura, bibit palawija, pemanfaatan lahan tidur, serta bantuan perahu dan jaring bagi nelayan.
Ketua Delegasi BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, mengapresiasi berbagai capaian yang telah diraih Kabupaten Tangerang. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membumikan diplomasi agar manfaat kerja sama internasional dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
“Kami ingin memastikan adanya kesinambungan antara diplomasi internasional yang dijalankan DPR RI dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan industri dan UMKM,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini tengah menjalani proses technical review untuk menjadi anggota OECD.
Proses tersebut membutuhkan harmonisasi regulasi nasional hingga daerah agar sesuai dengan standar global dan mampu menarik lebih banyak investasi.
Selain itu, BKSAP DPR RI menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dan memanfaatkan peluang investasi yang akan masuk ke Indonesia, termasuk melalui program pemagangan luar negeri dan penguatan kurikulum pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri global. (Dia)
