Pandeglang, Banten l secondnewsupdate.co.id – Legalitas bangunan dan kelayakan teknis tiga dapur Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG) di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, mulai menjadi sorotan.
Pasalnya, hingga kini belum ada kepastian resmi dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengenai kelengkapan perizinan maupun hasil pemeriksaan terhadap fasilitas tersebut.
Tiga dapur SPPG yang menjadi perhatian publik itu masing-masing SPPG Kadugading, SPPG Menes 1, dan SPPG Mandiri Menes Pasirwaru.
Sorotan ini bukan tanpa alasan, sebagai fasilitas yang mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), setiap dapur SPPG dituntut memenuhi persyaratan administrasi, standar bangunan, kelayakan fasilitas, serta ketentuan keamanan pangan sebelum dan selama menjalankan operasionalnya.
Kepala biro Banten dari secondnewsupdate.co.id, telah melayangkan permintaan konfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang untuk memperoleh kejelasan mengenai status perizinan dan kelayakan bangunan ketiga dapur tersebut.
Tak hanya itu, konfirmasi juga disampaikan kepada Dinas Peternakan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), guna mendapatkan penjelasan mengenai aspek bahan pangan dan kegiatan operasional dapur SPPG sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum seluruh dinas memberikan penjelasan resmi dan menyeluruh atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan redaksi.
PUPR dan DPMPTSP Akui Perlu Pengecekan Data
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, Roni, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pengecekan melalui sistem untuk memastikan apakah dokumen perizinan bangunan telah diterbitkan atau belum.
“Nanti saya cek dulu di sistem apakah sudah terbit atau belum ya kang,” ujar Roni.
Senada dengan itu, Plt Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Pandeglang, Erik, yang juga menjabat definitif sebagai Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, menyatakan bahwa data perizinan perlu diperiksa terlebih dahulu.
“Harus dicek dulu itu ka di datanya,” ungkap Erik.
Pernyataan kedua pejabat tersebut menunjukkan bahwa kepastian mengenai status administrasi perizinan ketiga dapur SPPG masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.
Belum ada keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan apakah seluruh persyaratan telah dipenuhi atau masih terdapat dokumen yang perlu dilengkapi.
Jangan Sampai Program Gizi Mengabaikan Standar Kelayakan
Persoalan ini menjadi penting karena dapur SPPG bukan sekadar tempat pengolahan makanan, melainkan fasilitas yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi para penerima manfaat, khususnya peserta didik.
Karena itu, aspek legalitas bangunan, kesesuaian fungsi bangunan, sanitasi, kebersihan lingkungan, keamanan bahan pangan, hingga kelayakan sarana dan prasarana harus menjadi perhatian serius.
Publik tentu membutuhkan kepastian bahwa setiap fasilitas penyedia makanan dalam program MBG benar-benar memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
Transparansi dari dinas teknis juga diperlukan agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat mengenai status operasional maupun kelayakan fasilitas dapur SPPG di Kecamatan Menes.
Apabila hasil pengecekan telah diperoleh, termasuk dokumen perizinan dan hasil pemeriksaan teknis, informasi tersebut akan menjadi bagian penting dalam pemberitaan lanjutan.
Publik berhak mendapatkan kepastian. Program pemenuhan gizi harus berjalan bukan hanya tepat sasaran, tetapi juga memenuhi standar legalitas, kelayakan, kebersihan, dan keamanan pangan. (Sanan)
