Ragam Daerah

Usai dilantik Anggota DPRD Perwakilan Partai Temui Aksi Demonstrasi Mahasiswa dan Masyarakat

159
Puluhan para pendemonstrasi terlibat aksi dorong memaksa masuk gerbang kantor bupati, senin(2/9/2024). (Foto: Krist)

SNU|Tasikmalaya – Ratusan mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang Kantor Bupati Kabupaten Tasikmalaya,, aksi tersebut berlangsung dua kali demonstrasi siang dan sore, Senin(2/9/2024).

Aksi ini bertepatan dengan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang baru. Massa aksi datang dengan tuntutan yang beragam. 

Aksi demontrasi pertama mahasiswa dan masyarakat melakukan pembakaran ban diikuti orasi yang meminta mereka diizinkan masuk ke dalam kompleks gedung. 

Ketegangan pun terjadi saat massa mencoba masuk namun dihalangi oleh petugas kepolisian, hingga terjadi saling dorong antara massa dan aparat dan massa aksi membuat lingkaran dan membakar ban bekas sebagai bentuk protes.

Ketua DPRD sementara, Cecep Nur Yakin, menghadiri para demonstrasi di gerbang kantor bupati, Senin(2/9/2024). (Foto:Krist)

Mereka terus berorasi dan mendesak anggota DPRD untuk menemui mereka dan beberapa perwakilan anggota dewan yang hadir di antaranya Ketua DPRD sementara, Cecep Nur Yakin, Wakil Ketua Nanang Romli, serta anggota lainnya seperti Hidayat Muslim dan Hakim Zaman, Lutfi Hizba dan anggota dewan lainnya.

Salah satu perwakilan massa aksi, Wildan Faiz, menyampaikan sejumlah isu yang harus segera ditangani oleh anggota dewan terpilih. 

Ia menyoroti penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kabupaten Tasikmalaya.Namun di balik itu ada rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait lima SKPD yang belum mengembalikan aset daerah, bahkan ada yang hilang, termasuk 80 aset di Dinas Kesehatan. 

“Kami meminta anggota dewan terpilih untuk melakukan penyelidikan dan menangkap oknum yang tidak mengembalikan aset tersebut,” tegas Wildan.

Selain itu, massa juga menuntut penyelidikan terhadap pemotongan dana hibah bantuan keuangan (Bankeu) desa-desa tahun 2021 yang belum terselesaikan hingga kini. 

Mereka juga mengkritisi buruknya kondisi infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya yang masih terbengkalai dan meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persoalan lain yang disoroti adalah keterlambatan pembayaran gaji guru honorer yang sering terjadi, hingga bisa mencapai empat bulan atau bahkan setengah tahun. 

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya sementara, Cecep Nur Yakin, menyatakan bahwa seluruh poin yang disampaikan oleh massa aksi akan dicatat dan diperhatikan oleh DPRD dan Kami akan bersama-sama mengawal seluruh pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, ” Ucapnya

Selain itu pihaknya pun akan memaksimalkan ditiga fungsi itu sesuai undang-undang yang ada, salah satunya kerusakan jalan.

“Insyaallah mungkin sekarang berjalan, nanti kita kawal anggaran-anggaran prioritas untuk kemajuan infrastruktur pendidikan, dan SDM,” katanya. ***

Exit mobile version