Tasikmalaya/ secondnewsupdate.co.id – Kegiatan Workshop Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang berlangsung di Hotel Horison Tasikmalaya menuai polemik setelah sejumlah wartawan mengaku tidak diperkenankan meliput jalannya acara.
Sikap panitia yang membatasi akses media tersebut memunculkan pertanyaan terkait transparansi kegiatan yang mengangkat isu penting tentang kesiapsiagaan sekolah menghadapi bencana.
Workshop yang diikuti para tenaga pendidik dan pengawas sekolah dari berbagai wilayah di Tasikmalaya itu diketahui merupakan bagian dari program sosialisasi yang diusung Anggota DPR RI Komisi XI, H. Ferdiansyah.
Namun di tengah pentingnya materi yang disampaikan kepada peserta, akses informasi justru dinilai tidak terbuka bagi seluruh insan pers.
Beberapa jurnalis yang datang ke lokasi mengaku mendapat penolakan saat hendak memasuki area kegiatan. Mereka diminta tidak melakukan peliputan dengan alasan tidak termasuk media yang diundang panitia.
“Maaf, kami tidak mengundang media,” ujar salah seorang petugas penerima tamu di lokasi kegiatan saat ditemui wartawan.
Pernyataan tersebut langsung memantik reaksi dari kalangan jurnalis.
Pasalnya, kegiatan yang berkaitan dengan edukasi kebencanaan dan melibatkan unsur pendidikan dinilai memiliki kepentingan publik yang luas sehingga seharusnya dapat diakses media tanpa diskriminasi.
Saat dimintai penjelasan, pihak panitia disebut beralasan bahwa kegiatan tersebut telah memiliki media partner resmi.
Dengan demikian, hanya media tertentu yang memperoleh akses untuk melakukan peliputan dan dokumentasi.
Alasan tersebut justru memunculkan kritik baru. Banyak pihak menilai keberadaan media partner tidak semestinya menjadi dasar untuk menutup akses bagi media lain.
Sebab, fungsi pers bukan sekadar dokumentasi kegiatan, melainkan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas dan independen.
Pengamat komunikasi publik menilai keterbukaan informasi menjadi elemen penting dalam setiap kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
Terlebih, Workshop SPAB bertujuan meningkatkan kapasitas sekolah dalam menghadapi berbagai potensi bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor, maupun kondisi darurat lainnya.
“Jika tujuan kegiatan adalah edukasi dan sosialisasi, maka informasi yang dihasilkan seharusnya dapat diakses seluas-luasnya oleh publik melalui berbagai media,” ujar salah satu pengamat yang dimintai tanggapan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Banyak pihak mempertanyakan alasan pembatasan peliputan terhadap wartawan, mengingat materi yang dibahas berkaitan langsung dengan keselamatan peserta didik dan kesiapsiagaan lingkungan sekolah.
Selain itu, publik juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana program SPAB disosialisasikan, metode pembelajaran yang diberikan kepada guru dan pengawas, serta sejauh mana implementasinya di lingkungan pendidikan.
Di sisi lain, insan pers memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara penyelenggara kegiatan dan masyarakat.
Karena itu, pembatasan akses terhadap media dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan memicu spekulasi yang sebenarnya dapat dihindari melalui keterbukaan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi secara rinci dari pihak penyelenggara mengenai dasar kebijakan pembatasan akses peliputan tersebut.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan publik.
Apalagi ketika kegiatan tersebut membawa misi edukasi dan keselamatan masyarakat. Semakin terbuka sebuah program kepada publik, semakin besar pula kepercayaan yang dapat dibangun.
Kini, pertanyaan yang mengemuka bukan lagi soal penting atau tidaknya Workshop SPAB, melainkan mengapa kegiatan yang bertujuan membangun budaya kesiapsiagaan justru memunculkan kesan tertutup terhadap akses informasi publik. (Krist)
