SNU|Bandung,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi besaran tunjangan perumahan yang selama ini diterima oleh para anggotanya. Keputusan ini diambil dalam rapat khusus yang digelar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (9/9/2025), sebagai respons atas kritik publik terkait transparansi dan kewajaran anggaran.
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, mengungkapkan bahwa rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan DPRD dan perwakilan dari setiap fraksi. “Telah dirapatkan bersama pimpinan dan fraksi, menyangkut sejumlah isu yang berkembang, termasuk soal tunjangan perumahan,” ujar Buky.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Jabar, M. Q. Iswara, menegaskan bahwa seluruh pimpinan dan ketua fraksi telah sepakat untuk membuka ruang evaluasi. “Kami siap untuk dievaluasi. Tunjangan perumahan yang selama ini kami terima akan dikaji ulang,” kata Iswara.
Ia menambahkan bahwa mekanisme evaluasi akan melibatkan Kementerian terkait, mengingat tunjangan tersebut merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat. “Kami tidak bisa berdiri sendiri dalam hal ini. Evaluasi akan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku,” imbuhnya.
Sebagai informasi, besaran tunjangan perumahan DPRD Jabar diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021. Dalam pasal 14 disebutkan bahwa Ketua DPRD menerima Rp71 juta per bulan, Wakil Ketua Rp65 juta, dan Anggota DPRD Rp62 juta—seluruhnya dipotong pajak penghasilan (PPh).
Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen DPRD Jabar dalam menjaga akuntabilitas dan merespons aspirasi masyarakat secara konstruktif.
