Tasikmalaya/ secondnewsupdate.co.id – Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya meminta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah di wilayah Priangan Timur lebih menahan diri dalam menyalurkan kredit.
Di tengah kenaikan suku bunga acuan dan masih tingginya kredit bermasalah, prinsip kehati-hatian dinilai harus menjadi prioritas utama.
Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, mengatakan kenaikan BI-Rate menjadi 5,25 persen tidak serta-merta membuat BPR langsung menaikkan suku bunga kredit seperti bank umum.
“BPR tidak akan langsung menaikkan bunga. Mereka akan menghitung ulang dulu. Ada jeda penyesuaian, tergantung kondisi model masing-masing,” ujar Nofa, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, struktur pendanaan BPR memang berbeda dengan bank umum. Biaya dana atau cost of fund BPR secara alami lebih tinggi sehingga ruang geraknya terbatas.
“Kalau bunga kredit dinaikkan terlalu agresif, beban masyarakat jadi berat dan bisnis BPR sendiri bisa mandek,” katanya.
Nofa menambahkan, BPR hanya bisa bermain di margin keuntungan. Jika margin menyempit, kondisi itu masih bisa diterima dibanding memaksakan kenaikan bunga yang justru memberatkan nasabah.
“Mereka hanya bisa bermain di margin. Kalau marginnya mengecil, ya diterima. Tapi kalau dipaksa naik tinggi, kasihan masyarakat. BPR juga susah jualan,” tambahnya.
Di sisi lain, OJK menyoroti rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) BPR dan BPRS di Priangan Timur yang masih tinggi, yakni mencapai 24 persen.
Menurut Nofa, ada tiga penyebab utama tingginya NPL tersebut. Pertama, nasabah gagal bayar karena usaha mereka ambruk.
Kedua, banyak debitur masih dalam tahap pemulihan pascapandemi Covid-19. Ketiga, mereka kembali terdampak kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Mereka belum selesai bangkit, sudah dihantam lagi,” ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran adanya penyaluran kredit agresif demi mengejar target pertumbuhan, Nofa memastikan pengawasan OJK terhadap BPR dan BPRS tetap berjalan ketat.
“Prinsip kehati-hatian selalu jadi tekanan OJK. Setiap tahun kami periksa bank untuk memastikan kredit disalurkan sesuai aturan. Jangan sampai ekspansi mengorbankan kualitas,” tegasnya.
OJK juga mengimbau pengurus BPR dan BPRS memperkuat tata kelola perusahaan, memperketat manajemen risiko, serta meningkatkan pendampingan kepada pelaku usaha.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan laju kredit bermasalah agar BPR tetap sehat dan mampu tumbuh bersama masyarakat di Tasikmalaya dan sekitarnya. (Krist)
