Garut, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Terhentinya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, selama kurang lebih 75 hari memunculkan tanda tanya besar terhadap keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pasalnya, lebih dari 1.700 penerima manfaat, yang terdiri dari siswa sekolah serta ibu hamil dan menyusui, disebut terdampak akibat tidak berjalannya pelayanan dapur tersebut.
Berdasarkan keterangan pengelola SPPG Desa Bojong, yang berinisial (A), bahwa penghentian operasional diduga berkaitan dengan ketidakhadiran Kepala Dapur atau Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPI) berinisial FRCP sejak 18 Agustus hingga 1 November 2026.
SPPG yang berlokasi di Kampung Sawah Pojok RT 03 RW 02, Desa Bojong, tersebut merupakan salah satu unit pelaksana program nasional MBG yang bertugas menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat penerima manfaat.
A juga menyampaikan bahwa ketidakhadiran pejabat pelaksana tersebut berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas dapur.
“Keberadaan Kepala Dapur dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), sehingga produksi dan pelayanan makanan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap A.
Dua Kali Mengalami Suspend, Ribuan Penerima Manfaat Terdampak
Persoalan operasional SPPG Desa Bojong disebut bukan kali pertama terjadi. Menurut A, selama periode tersebut dapur telah mengalami penghentian sementara atau suspend sebanyak dua kali akibat persoalan yang disebut berkaitan dengan penerapan SOP.
“Dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Lebih dari 1.700 penerima manfaat di wilayah Desa Bojong, mulai dari siswa sekolah hingga ibu hamil dan menyusui, disebut tidak memperoleh layanan MBG selama operasional dapur terhenti,” ujar A.
Tak hanya menyangkut pelayanan kepada masyarakat, A juga mengungkapkan adanya persoalan pembayaran honor relawan operasional yang telah bekerja selama empat hari, tetapi hingga kini diklaim belum diselesaikan.
Situasi tersebut memunculkan keresahan di kalangan pelaksana program sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan penanganan kendala operasional di tingkat SPPG.
Pengelola Mengaku Sudah Melapor kepada Korcam SPPI
A menyatakan telah berupaya menyampaikan persoalan tersebut melalui jalur koordinasi resmi.
Laporan mengenai ketidakhadiran SPPI berinisial FRCP disebut telah disampaikan kepada Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPI Banjarwangi.
“Pengelola melaporkan kejadian dan ketidakhadiran SPPI ini kepada Korcam SPPI Banjarwangi,” ungkap A.
Namun, berdasarkan keterangan pengelola, hingga Minggu (1/11/2026), belum terdapat kejelasan mengenai tindak lanjut laporan tersebut. Kondisi itu membuat operasional dapur belum kembali berjalan.
Minta BGN Segera Turun Tangan, SPPI Pengganti Diharapkan Segera Ditugaskan
Menghadapi kondisi tersebut, Az berharap Koordinator Wilayah (Korwil), KPPG, hingga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) segera turun tangan melakukan evaluasi dan mengambil langkah penyelesaian.
“Salah satu langkah yang diharapkan adalah penugasan SPPI pengganti agar kegiatan operasional dapur dapat segera dipulihkan,” harapnya.
Dengan demikian, ribuan penerima manfaat tidak terus kehilangan akses terhadap layanan makanan bergizi yang menjadi bagian dari program pemerintah.
A juga meminta BGN Pusat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap persoalan yang melibatkan SPPI berinisial FRCP, termasuk mengklarifikasi penyebab ketidakhadiran, status penugasan, serta dampaknya terhadap pelaksanaan program MBG di Desa Bojong.
Di sisi lain, persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena program MBG tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan, tetapi juga menyangkut upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui.
Keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat semestinya menjadi perhatian utama. Karena itu, diperlukan langkah cepat, transparan, dan terukur dari pihak berwenang agar persoalan operasional tidak berlarut-larut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan maupun klarifikasi dari SPPI berinisial FRCP dan pihak BGN mengenai penyebab ketidakhadiran, status penugasan, serta langkah penyelesaian atas terhentinya operasional SPPG Desa Bojong. (Asan)
