Kab Bandung/ secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kabupaten Bandung resmi memulai pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan seluruh proses penerimaan siswa baru wajib berlangsung bersih, objektif, transparan, serta bebas dari praktik pungutan liar maupun titipan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Kang DS saat membuka Kick Off SPMB 2026 di Gedung Moh Toha, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bandung, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung itu turut dihadiri unsur Forkopimda, di antaranya Kejaksaan Negeri Bandung, Polresta Bandung, Dewan Pendidikan, Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, para camat, kepala sekolah, hingga pengawas sekolah.
Dalam sambutannya, Kang DS menekankan bahwa kick off ini bukan hanya agenda seremonial tahunan, melainkan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola penerimaan murid baru agar lebih adil dan akuntabel.
“Proses penerimaan murid baru harus berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi,” ujar Dadang Supriatna.
Ia mengingatkan seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan kepala sekolah agar menjalankan aturan secara disiplin.
Menurutnya, praktik pungli maupun titip-menitip siswa tidak boleh lagi ditemukan di lingkungan sekolah.
“Saya minta SPMB harus bebas pungli dan titip-titipan di seluruh sekolah di Kabupaten Bandung. Jangan ada yang bermain-main, jalankan sesuai aturan karena ini amanat Presiden,” tegasnya.
Dadang bahkan membuka ruang pelaporan bagi masyarakat apabila menemukan indikasi pelanggaran selama proses penerimaan berlangsung.
“Kalau ada pungli, urusannya langsung dengan Kejari dan Polresta Bandung. Silakan laporkan,” tambahnya.
Fokus Pemerataan Pendidikan dan Anak Disabilitas
Selain menyoroti transparansi seleksi, Pemkab Bandung juga menegaskan komitmennya dalam pemerataan akses pendidikan.
Dadang menginstruksikan seluruh camat di 31 kecamatan untuk aktif mendata anak-anak usia sekolah di setiap desa agar tidak ada yang putus sekolah, termasuk anak penyandang disabilitas.
“Para camat tolong kawal masyarakat di wilayah masing-masing. Semua anak harus sekolah, termasuk anak-anak disabilitas. Mereka berhak diterima di sekolah negeri maupun swasta, jangan ada yang ditolak,” ujarnya.
Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
SPMB 2026 Terapkan Dua Gelombang dan Empat Jalur
Pada pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung menerapkan empat jalur pendaftaran yang dibagi dalam dua gelombang.
Gelombang pertama dibuka untuk jalur domisili dan afirmasi, sementara gelombang kedua diperuntukkan bagi jalur prestasi dan mutasi.
Dalam kebijakan terbaru, istilah zonasi resmi diganti menjadi domisili. Jika sebelumnya seleksi mempertimbangkan jarak rumah ke sekolah, kini sistem domisili mengacu pada kecamatan tempat tinggal calon murid.
Perubahan ini diharapkan dapat meminimalisir polemik zonasi sekaligus memberikan peluang lebih merata bagi calon peserta didik.
Kang DS Soroti Lemahnya Calistung, Siap Usulkan ke Kurikulum SD
Pada kesempatan yang sama, Dadang Supriatna juga menyoroti masih ditemukannya siswa sekolah dasar kelas atas yang belum menguasai kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung (calistung).
Ia mengaku prihatin dan berencana mengusulkan materi calistung masuk dalam kurikulum resmi pendidikan dasar.
“Saya masih menemukan ada anak kelas 5 SD yang belum bisa baca, tulis, dan hitung. Ini sangat memprihatinkan. Saya akan usulkan ke Mendikdasmen,” ungkapnya.
Apabila usulan tersebut tidak diakomodasi pemerintah pusat, Kang DS menegaskan Pemkab Bandung siap memasukkan calistung sebagai muatan lokal wajib di sekolah dasar wilayah Kabupaten Bandung.
“Kalau tidak disetujui, saya akan masukkan calistung ke dalam muatan lokal SD di Kabupaten Bandung,” tandasnya. (Apih)
