SNU//Garut – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengajak seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga swasembada pangan dan stabilitas harga komoditas pertanian di Kabupaten Garut.
Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan pengarahan kepada PPL yang digelar di Ruang Serbaguna SMKN 12 Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, pada Selasa (14/10/2025) kemarin.
Dalam arahannya, Syakur menegaskan peran penting PPL sebagai ujung tombak pemerintah dalam mengedukasi dan mendampingi petani di lapangan.
“Mereka adalah ujung tombak yang diberikan tugas pemerintah untuk memberikan edukasi, informasi, pengetahuan, dan teknologi kepada para petani agar dapat meningkatkan produktivitasnya,” ujarnya.
Hal itu diminta oleh Syakur, para PPL untuk lebih tanggap terhadap dinamika harga pangan, karena ketidak seimbangan harga dapat memicu inflasi dan berdampak pada masyarakat miskin.
“Kita ingin semua harga terkendali. Jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal. Kalau inflasi tinggi, yang paling terdampak adalah masyarakat miskin,” tegasnya.
Menanggapi laporan terkait harga pupuk yang tidak sesuai ketentuan, Syakur menyatakan akan mengambil langkah cepat dengan mengundang para distributor untuk berdiskusi.
“Saya minta Kepala Dinas Pertanian mengundang para distributor. Kita akan bahas persoalan pupuk bersama Kejaksaan dan Kepolisian karena ini amanat undang-undang,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Haeruman, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati yang memberikan motivasi bagi PPL dari 42 kecamatan.
Haeruman melaporkan adanya kenaikan produksi padi sebesar 15% berkat kerja keras para penyuluh dan dukungan Pemkab Garut.
“Dengan kerja sama para penyuluh, swasembada pangan padi naik 15%. Ini hasil dukungan penuh dari Pak Bupati,” jelasnya.
Namun, Garut masih kekurangan 268 penyuluh pertanian dari total kebutuhan sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2013 yang mengatur satu desa satu penyuluh.
Haeruman juga menyoroti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 yang akan mengalihkan seluruh Penyuluh Pertanian ASN ke pusat mulai 1 Januari 2026, sebanyak 174 orang dari Garut.
Selain itu, Ia menyampaikan bahwa di Kabupaten Garut telah terdaftar 5.974 Kelompok Tani, 425 Gapoktan, dan 255 Lembaga Ekonomi Kelompok (KEP) dalam Simultan.
Dinas Pertanian berupaya mendorong KEP agar berkembang menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP).
Terkait aset, Haeruman berharap 42 unit Balai Penyuluh Pertanian (BPP) milik Pemda Garut segera disertifikatkan untuk memperkuat kelembagaan pertanian daerah.
“Kami berharap kehadiran Bupati terus memberikan semangat bagi para penyuluh agar tetap bersinergi dengan Pemkab Garut, baik di masa transisi maupun pasca pengalihan ke pusat,” pungkasnya. (Asan)
